Ikuti Kami

Krisantus Tegaskan Kalimantan Barat Tolak Grib Jaya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tak akan menoleransi ormas yang berpotensi memicu konflik.

Krisantus Tegaskan Kalimantan Barat Tolak Grib Jaya
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan Provinsi Kalbar tolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Krisantus Kurniawan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tak akan menoleransi ormas yang berpotensi memicu konflik.

"Saya tidak menerima audiensi. Saya tidak ada toleransi terhadap ormas yang punya potensi memicu konflik. Kalbar ini sudah cukup ormas, jadi sebaiknya jangan berada di Kalbar. Saya ingatkan jangan coba-coba mengusik Kalbar." katanya.

Baca: Hadir di Pengadilan Tipikor, Ganjar Suntik Semangat ke Hasto

"Saya akan pimpin sendiri menghalau pihak-pihak yang coba ganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat," ujar Krisantus Kurniawan. 

Pernyataan keras itu disampaikan Wakil Gubernur guna menyikapi polemik rencana masuknya GRIB Jaya di Kalimantan Barat yang hingga kini masih menggantung.

Menurut Krisantus Kurniawan meskipun secara hukum keberadaan GRIB di Indonesia sah, namun di Kalimantan Barat tetap ditolak jika menimbulkan potensi keributan.

"Rakyat yang menghalaunya kalau nekat juga. Walaupun sah, kalau potensi (menimbulkan) keributan, tetap tidak ada tempat. Ingat ya, saya akan gunakan kekuatan rakyat”.

“Saya ini ingin Kalbar aman, harmonis, dan toleran. Saya tidak menolerir ormas yang berpotensi buat kekacauan di Kalbar," tegasnya.

Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalbar, Manto menyatakan proses pengajuan GRIB Jaya masih status quo.

Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa

Surat keberadaan organisasi (SKO) untuk GRIB Jaya belum diterbitkan lantaran ada penolakan dari berbagai ormas dan arahan lisan dari Wagub Kalbar.

"Mereka (GRIB) sudah ajukan permohonan sebelum Ramadan lalu. Tapi karena ada penolakan dari berbagai ormas, termasuk arahan Wagub."

"Maka kami belum bisa keluarkan surat keberadaan organisasi," kata Manto.

Quote