Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mendorong pemerintah melakukan transformasi mendasar terhadap sektor pertanian untuk mengatasi ancaman krisis regenerasi petani di Indonesia. Menurutnya, momentum bonus demografi harus dimanfaatkan untuk menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian modern yang berbasis teknologi dan memiliki kepastian pasar.
"Mayoritas pahlawan pangan kita yang menjaga isi piring kita sehari-hari kini telah memasuki usia senja. Di sisi lain, kita punya bonus demografi berlimpahnya anak muda kreatif dan melek teknologi. Sayangnya, pertanian masih dipersepsikan sebagai dunia lumpur, kerja fisik berat, dan minim jaminan kesejahteraan," ujar Prof Rokhmin Dahuri dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/8/2026).
Menurut Rokhmin, bagi mayoritas generasi muda, sektor pertanian masih dipersepsikan sebagai pekerjaan yang kurang menarik karena identik dengan lumpur, kerja fisik yang menguras tenaga, ketidakpastian harga, serta minim jaminan kesejahteraan.
Namun, ia menilai keengganan anak muda terjun ke sawah hanya merupakan gejala permukaan. Akar persoalan yang lebih mendasar adalah terputusnya mata rantai antara rencana produksi di lahan atau on-farm dengan kepastian pasar atau off-take.
Selama puluhan tahun, kata Rokhmin, sistem pertanian berjalan secara spekulatif. Petani diminta menanam tanpa mengetahui secara pasti siapa pembelinya, berapa harga yang akan diterima, serta standar mutu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut kerap berujung pada anjloknya harga ketika panen raya.
"Selama puluhan tahun, sistem kita berjalan dengan pola spekulatif: petani diminta menanam terlebih dahulu tanpa pernah tahu siapa yang akan membeli hasil panennya, berapa harga yang dipatok, atau standar kualitas apa yang diharapkan. Ketika musim panen raya tiba, harga pun anjlok," ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.
Untuk membalikkan kondisi tersebut, Rokhmin menawarkan perubahan paradigma. Pertanian, menurutnya, tidak boleh lagi hanya dijalankan sebagai aktivitas bercocok tanam tradisional, tetapi harus ditransformasikan menjadi industri manufaktur biologis berbasis kepastian pasar.
Ia mengusulkan pendekatan Off-Take First, Production Second, yakni mengubah pola dari "menanam lalu mencari pembeli" menjadi "mengunci pembeli lalu merencanakan tanam".
"Industri pengolahan, ritel modern, hingga eksportir (off-taker) dihadirkan sejak hari pertama sebelum benih disebar. Mereka menetapkan kuota, spesifikasi mutu, dan menerbitkan kontrak pembelian di awal dengan jaminan harga dasar (floor price guarantee)," jelas Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Setelah kepastian pasar terkunci, Pemuda Tani dan koperasi dapat mengonsolidasikan lahan-lahan kecil melalui pola corporate farming, menyusun jadwal tanam secara presisi, serta menerapkan sistem pelacakan digital. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan sebagai enabler dengan menyediakan infrastruktur rantai dingin, jaringan irigasi, KUR, penjaminan risiko, dan asuransi pertanian.
Rokhmin juga menawarkan formula 3Es, yakni Employment, Entrepreneurship, dan Empowerment sebagai kerangka regenerasi petani.
Dalam aspek Employment, pertanian modern dinilai mampu menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru yang relevan dengan generasi digital, mulai dari operator drone penyemprot pupuk presisi, teknisi sensor tanah berbasis IoT, pengelola logistik rantai dingin, desainer kemasan, hingga quality control inspector untuk memenuhi standar industri dan ekspor.
Sementara melalui Entrepreneurship, generasi muda didorong menjadi agripreneurs berbasis permintaan pasar melalui pembentukan Inkubator Bisnis Pertanian Desa (IBPD). Mereka dapat menyusun rencana bisnis berdasarkan pesanan nyata dari industri, sekaligus mendapatkan pendampingan dalam tata kelola produksi, perizinan, hingga akses pembiayaan.
Adapun aspek Empowerment diarahkan untuk memperkuat posisi tawar anak muda di desa. Melalui Forum Pemuda Tani Desa, generasi muda dapat dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memiliki ruang untuk memperjuangkan kebutuhan mereka.
Rokhmin menilai pendekatan tersebut bukan sekadar konsep teoritis. Ia merujuk pada laporan International Fund for Agricultural Development (IFAD) 2019 dan 2020 yang menunjukkan berbagai pengalaman pengembangan pertanian dan pemuda di sejumlah negara.
Di Rwanda, misalnya, program pengembangan rantai nilai agribisnis disebut berhasil menciptakan lebih dari 65.000 lapangan kerja baru berbasis rantai nilai bagi pemuda desa dan melahirkan lebih dari 12.000 usaha mikro agribisnis pemuda yang dinilai layak memperoleh pendanaan perbankan.
Sementara di Vietnam, pengembangan rantai nilai pertanian berbasis teknologi disebut mampu meningkatkan pendapatan bersih usaha tani pemuda sebesar 35–50 persen setelah terhubung dengan jaringan off-taker industri.
Di Kolombia, pengembangan rantai nilai di kawasan pascakonflik disebut berhasil menyerap lebih dari 35.000 pemuda pedesaan ke dalam rantai kerja pascapanen dan pengolahan. Volume penjualan kolektif pemuda juga disebut meningkat hingga 300 persen dalam empat tahun.
Rokhmin menegaskan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa regenerasi petani dapat dilakukan dengan menggabungkan kreativitas generasi muda, teknologi, kepastian pasar, penguatan koperasi, serta dukungan pemerintah.
"Masa depan kedaulatan pangan Indonesia tidak lagi terletak pada ujung cangkul yang digerakkan secara spekulatif di bawah terik matahari, melainkan pada jemari kreatif generasi muda yang menguasai teknologi, didukung kepastian pasar industri, dan peduli pada kelestarian bumi," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004 itu.
*Bisa Dimulai dari Desa*
Menurut Rokhmin, transformasi regenerasi petani tidak harus menunggu lahirnya regulasi baru yang rumit dari pemerintah pusat. Pemerintah desa dinilai dapat mulai mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan Dana Desa.
Ia menawarkan tiga langkah awal, yakni menyisihkan sebagian Dana Desa untuk membangun satu unit IBPD, merangkul 10-20 pemuda potensial untuk dihubungkan dengan off-taker lokal seperti supermarket atau restoran, serta mendorong pemuda mengelola komoditas unggulan berdasarkan pesanan pasar yang sudah tersedia.
Konsep tersebut, kata Rokhmin, dapat menjadi titik awal untuk mengubah persepsi bahwa pertanian hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik di sawah.
Ia menilai rantai nilai pertanian modern justru membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan keahlian di bidang teknologi, kewirausahaan, logistik, pemasaran, pengolahan hasil, hingga ekspor.
*Pemerintah Perlu Jadi Jembatan*
Rokhmin juga menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelindung risiko. Menurutnya, sinergi antara pemuda tani dan industri tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain membangun sistem rantai pasok tertutup yang mengikat bantuan pertanian dengan kemitraan industri, menyediakan platform digital informasi pasar, memberikan insentif kepada industri yang konsisten menyerap produk pemuda tani lokal, serta memperkuat mitigasi risiko melalui BUMN atau BUMD pangan sebagai pembeli siaga.
Selain itu, perlindungan melalui asuransi pertanian juga perlu diperluas untuk menghadapi risiko gagal panen akibat perubahan cuaca.
Rokhmin berharap pendekatan regenerasi petani tersebut dapat diperluas menjadi gerakan nasional. Menurutnya, tantangan regenerasi semakin mendesak karena sebagian besar petani saat ini telah memasuki usia lanjut.
"Sudah saatnya lebih diintensifkan menjadi gerakan nasional, karena tantangannya sudah di depan mata, dan harapannya ada pada Generasi Muda Tani, bukan Petani Hari Ini yang sudah berusia di atas 50 tahun ke atas. Semoga," pungkas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) itu.
