Jakarta, Gesuri.id - Presiden RI Joko Widodo akan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Bin Mohamad dan melakukan pertemuan bilateral di Istana Bogor pada Jumat (29/6).
"Perdana Menteri Malaysia akan berada di Indonesia pada 28-29 Juni. Ini merupakan kunjungan pertama PM Mahathir ke luar negeri setelah terpilih kembali," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis (28/6).
Baca: Megawati Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Mahathir
PM Mahathir rencananya akan dijemput oleh Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Dalam pertemuan bilateral, Arrmanatha menyebutkan ada beberapa isu utama yang akan dibahas oleh Presiden Jokowi dan PM Mahathir.
Terkait isu bilateral, kedua pemimpin akan membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara, terutama di bidang perdagangan dan investasi.
Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia pada 2017 mencapai 17,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Malaysia merupakan mitra dagang terbesar ke-7 bagi Indonesia.
Malaysia juga merupakan negara investor terbesar ke-8 di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 1,2 miliar dolar AS pada 2017.
Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Mahathir juga akan membahas tentang upaya kemitraan Indonesia-Malaysia dalam memperjuangkan akses pasar produk kelapa sawit di wilayah Uni Eropa.
"Indonesia dan Malaysia merupakan produsen kelapa sawit terbesar pertama kedua di dunia. Kelapa sawit mempunyai dampak yang besar bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua negara," ujar Arrmanatha.
Baca: Hasto: Kemenangan Mahathir, Bukti Politik Kotor Tak Disukai
Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Jokowi juga akan mengangkat isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia. Berdasarkan keterangan Kemlu, ada sekitar 2,5 juta orang WNI di Malaysia.
Selain isu bilateral, kedua pemimpin pun akan membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara, antara lain tentang konsep arsitektur kawasan Indo-Pasifik dan isu Palestina.
