Surabaya, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Jawa Timir (Jatim) Kusnadi mendukung program vaksinasi gotong royong.
Oleh karena itu dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini pemerintah Indonesia tengah berupaya mengejar terwujudnya kekebalan komunal dimana minimal 70 persen dari populasi penduduk Indonesia sudah menerima vaksin Covid-19.
Baca: Berkat Fokki, Vaksinasi Bagi Anak Yogyakarta Dimulai
Tapi fakta di lapangan mewujudkan kekebalan komunal itu tidaklah mudah karena ada dua faktor utama yang menjadi penghambat, yakni ketersediaan vaksin, dan masalah kemampuan anggaran (keuangan)
“Ketersediaan vaksin ini berhubungan dengan hasil produksi terhadap vaksin itu sendiri. Apakah perusahaan perusahaan farmasi yang memegang lisensi untuk memproduksi vaksin itu mampu memenuhi kebutuhan Indonesia yang berpenduduk kisaran 270 juta orang,” kataa Kusnadi di Surabaya Senin (12/7).
Politikus PDI Perjuangan itu dapat memahami bahwa pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir sehingga bisa berlangsung lama. Konsekwensinya tentu akan membebani negara jika semua harus ditanggung pemerintah.
Karenanya hukum ekonomi pasti berjalan sebab ada supplay and demand tapi pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan anggaran, sehingga dicarikan alternatif bisa dilayani pihak ketiga dan berbayar .
“Dulu awal pada pandemi rapid test ditanggung pemerintah namun kemudian berbayar. Kenapa tidak hal itu juga diberlakukan untuk vaksinasi COVID-19, namun tetap dalam pengawasan pemerintah tentunya,” dalih Kusnadi.
Baca: Pandemi Belum Terkendali, Royke Batalkan PTM
Lebih jauh pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menjelaskan bahwa pemerintah memberikan alternatif bagi masyarakat terkait kebutuhan vaksin COVID-19. Ada yang gratis dan ada pula yang yang berbayar namun tetap dalam kendali pemerintah khususnya menyangkut harga jual vaksin berbayar agar tak terlalu membebani masyarakat.
“Jadi pemerintah tetap bertanggungjwab karena masih menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat. Namun keduanya berjalan beriringan agar tak terlalu membenani anggaran pemerintah,” jelas Kusnadi.
