Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut kemacetan di Pelabuhan Merak harus menjadi perhatian pemerintah. Terlebih kemacetan yang terus berulang di pelabuhan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra ini tak bisa hanya mengandalkan penanganan sementara saja sebelum masa mudik setiap tahunnya.
Lasarus mencontohkan berbagai permasalahan seperti banyaknya mobil-mobil besar yang parkir di sepanjang jalan sehingga menghalangi arus lalu lintas di sekitaran pelabuhan tersebut. Ia mengatakan pihaknya sempat meminta menteri perhubungan untuk membuat kantong-kantong parkir yang memadai.
“Jadi kemudian flow kendaraan di sekitar Merak-Bakauni. Ini juga persoalan tersendiri kalau saya lihat di lapangan, mudah-mudahan ini semua sudah terurai. Bahkan kami menginginkan sebetulnya, Bu Wamen ya,penataan kawasan Merak-Bakauni ini kok tidak masuk proyek strategis nasional,” kata Lasarus dalam rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bersama kementerian perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, dikutip Rabu (10/12/2025).
Lasarus menilai permasalahan menahun tersebut belum banyak tersentuh oleh campur tangan pemerintah. Bahkan, pelibatan sektor swasta menurutnya lebih banyak dilakukan di kawasan tersbut.
“Adakah ini dari tahun ke tahun masalah kita di sini sudah ada penambahan pelabuhan? Pelabuhan itu sebagian kan pelabuhan swasta yang kita manfaatkan, bukan pelabuhan milik negara. Ini kan negara ini seperti sudah nggak kuat. Dan kita butuh bantuan swasta di sekitar.” katanya.
Oleh karenanya, Lasarus menyebut, seyogyanya pemerintah harus mencari solusi untuk permasalahan yang menahun seperti ini. Terlebih dengan aliran kendaraan yang sudah sulit diatur dengan infrastruktur yang ada saat ini.
“Saya juga bingung kenapa ini tidak diusulkan jadi strategis nasional, proyek penataan kawasan di Merak Bakahuni ini. Sehingga ini betul-betul nanti kedepannya lancar di sini.” tambah Lasarus.
Lasarus juga mengusulkan beberapa solusi seperti jalan layang (elevated) apabila pembebasan lahan terkendala maupun demngan memperluas lajur jalan tol.
“Kalau investor ngga kuat kita pakai APBN“ sebutnya.
