Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PDI Perjuangan Viktor Mado Watun, SH, M Hum. menyampaikan seruannya kepada Kapolri dan meminta perhatian pusat untuk mendorong penyelesaian kasus Awololong secara cepat dan transparan demi mendapatkan kepastian hukum.
Baca: Risma Bawakan Popok Hingga Susu Bagi Korban Banjir Jember
"Masyarakat menginginkan penegakan hukum atas berbagai dugaan korupsi yang ada guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kasus korupsi pembangunan Jety Apung Awololong yang ditangani oleh POLDA NTT penanganannya dihambat oleh pihak penyidik. Status tersangka sudah di tetapkan Desember 2020 lalu. Meminta Bapak KAPOLRI untuk segera menuntaskan proses hukum kasus ini karena pihak kepolisian terkesan tidak transparan penanganannya sampai januari 2021 ini. Publik Lembata terus bertanya kapan tersangkanya di periksa dan ditahan karena pihak POLDA NTT sangat tertutup dan di duga masuk angin. Sebagai wakil rayat, kami memohon kasus ini segera di proses oleh pihak pihak kepolisian agar mendapat kepastian hukum," ungkap pria yang menduduki Wakil Ketua Komisi III DPRD Prov NTT dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Di Jakarta, seruan penuntasan kasus ini disampaikan oleh Marianus Lawe, Wakil ketua TMP (Taruna Merah Putih) Jakarta Timur sebagai salah satu tokoh muda Lembata.
Marianus mendorong pihak kepolisian untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Dugaan banyaknya praktek korupsi yang tersebar di wilayah tersebut menjelaskan keinginanya untuk menghadirkan KPK di Lembata.
"Harapan terbaik dari kepolisian NTT adalah mengungkapkan kasus ini secara transparan kepada publik. Masyarakat menginginkan teladan kepemimpinan dan semangat optimisme ditengah bencana alam yang baru saja terjadi," ucap Marianus.
Ia berharap kepolisian NTT segera menuntaskan kasus ini sebagai pelajaran hukum bagi masyarakat serta pembentukan keadaban publik yang semakin baik.
Baca: Sekjen Hasto & Menteri Trenggono Ajak Insinyur Capai RI Maju
"Kita butuh KPK sentuh Lembata, karena kasus ini menjadi kotak Pandora yang mengungkapkan berbagai kasus korupsi lainya" ungkap Marianus.
Menurutnya tersendatnya pengungkapan kasus korupsi ini bertolak belakang dengan semangat presiden Joko Widodo yang meminta penegak hukum komitmen dan konsisten dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Ia mengutip kalimat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Kepada aparat penegak hukum saya minta komitmen dan konsistensinya dalam pencegahan dan pemberatasan tindak pidana ekonomi dan keuangan" kata Presiden Joko Widodo.
