Jakarta, Gesuri.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) komitmen terus memperkuat transparansi, efisiensi, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam sistem pengadaan nasional.
Hal itu disampaikan Kepala LKPP, Hendrar Prihadi atau Hendi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (2/9).
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Hendi menegaskan, arah kebijakan pengadaan nasional difokuskan pada keterlibatan UMKK.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mendorong minimal 40 persen belanja APBN/APBD digunakan untuk produk dalam negeri dan produk UMKK.
“Rapor nasional dari 2022 hingga 2025 menunjukkan target tersebut rata-rata tercapai. Namun, masih banyak UMKK yang menghadapi kendala literasi digital, keterbatasan modal, maupun akses informasi. Karena itu, LKPP tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membuka ruang dialog dan forum kemitraan agar UMKK benar-benar bisa naik kelas,” ujar Hendi.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Untuk menjawab tantangan tersebut, LKPP mengembangkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6) yang lebih ramah pengguna, transparan, dan kompetitif.
Fitur seperti negosiasi, mini kompetisi, dan konsolidasi pengadaan diharapkan mampu menciptakan efisiensi harga sekaligus menekan potensi kecurangan.
Selain itu, LKPP juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) guna mempercepat proses pembayaran kepada UMKK.
