Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI, Siti Aisyah, mengapresiasi Kantor Imigrasi Batam yang telah berhasil mencegah berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural sepanjang tahun 2025.
“Pertama-tama, kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Imigrasi Batam karena berhasil mencegah 22 kasus TPPO dengan 11 tersangka dan 49 korban pada pertengahan 2025," kata Aisyah, dalam keterangan persnya, Minggu (31/8).
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
"Selain itu, sebanyak 683 orang juga berhasil dicegah dari pemberangkatan non-prosedural, dibandingkan 1.024 orang pada 2024,” imbuhnya.
Menurutnya, upaya pencegahan masih bisa ditingkatkan, salah satunya melalui program desa binaan, terutama di daerah asal calon pekerja migran yang kerap tergoda berangkat secara ilegal karena tekanan ekonomi.
“Setahu saya, pelaku TPPO dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) itu lebih banyak berasal dari luar Kepri. Masyarakat Kepri justru jarang melakukan kejahatan itu, karena mereka merasa Malaysia dan Singapura seperti rumah sendiri. Jadi, lebih tepat bila desa binaan dibangun di daerah asal pekerja migran,” jelasnya.
Selain itu, Aisyah juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat di jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus, yang kerap digunakan sindikat perdagangan orang dan penyelundupan. Pasalnya, kejahatan transnasional lebih sering menggunakan jalur kecil yang tersebar di wilayah kepulauan.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Yang tertangkap itu baru sebagian kecil dari kasus sebenarnya. Karena ini wilayah kepulauan, para pelaku pasti menggunakan jalur tidak resmi. Untuk itu masyarakat desa binaan bisa dilibatkan sebagai ‘mata dan telinga’ intelijen imigrasi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, kata Aisyah, perlu adanya koordinasi lebih erat antara imigrasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan TNI Angkatan Laut agar pengawasan semakin efektif. Karena kejahatan transnasional sering melibatkan lebih dari satu pihak sehingga pengawasan harus dilakukan secara terpadu.
