Palangka Raya, Gesuri.id – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah yang juga politisi PDI Perjuangan, Lohing Simon, menyoroti kondisi jalan rusak yang masih banyak ditemui di sejumlah daerah di Kalteng. Ia meminta pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap permasalahan infrastruktur di Bumi Tambun Bungai.
“Jalan negara itu sepenuhnya dibiayai pusat. Kalau anggarannya dikurangi, otomatis perbaikan di lapangan juga terhambat,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Lohing, sebagian besar ruas jalan di Kalteng berstatus jalan negara, sehingga tanggung jawab perbaikannya berada pada pemerintah pusat. Ia menilai penurunan alokasi dana dari APBN dalam beberapa tahun terakhir memperparah kerusakan di lapangan.
“Dengan wilayah seluas Kalteng dan ribuan kilometer jalan yang harus dirawat, dana yang turun jelas tidak cukup. Akibatnya, banyak ruas yang rusak dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.
Ia menegaskan, karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang didominasi tanah gambut, curah hujan tinggi, dan akses pedalaman sulit membuat biaya pembangunan jalan jauh lebih besar.
“Wilayah kita unik, jadi harus mendapat perhatian khusus. Kalau dana justru dikurangi, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan?” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kalteng pun berencana berkoordinasi dengan Balai PUPR dan Pemprov Kalteng untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung ke Kementerian PUPR.
“Jalan adalah urat nadi ekonomi. Kalau rusak, hasil bumi tak bisa dijual, harga kebutuhan naik. Ini soal kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lohing memastikan DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari pusat agar masyarakat pelosok tidak lagi terisolasi.
