Jakarta, Gesuri.id - Anggota komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Invenstasi Luhut Binsar Panjaitan soal rencana perpindahan kantor pusat perusahaan sawit ke Indonesia.
Baca Kepala Daerah PDI Perjuangan Taat Aturan & Dilarang Korupsi
Deddy berharap langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan audit, perbaikan struktur industri dan perbaikan rantai pasok sawit dan CPO secara fundamental.
"Kalau cuma mindahin kantor ke Indonesia, tidak fundamental dan hanya membawa keuntungan receh. Tadinya saya mendukung upaya beliau. Harusnya Pak Luhut itu melakukan audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak mencaplok lahan di luar HGU atau konsesinya," ujar Deddy dalam keterangannya, Kamis (16/6).
Menurut dia, dari situ negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat dan negara mendapat tambahan masukan dalam bentuk penalti pajak.
"Saya sempat berharap besar, audit itu menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Kalau sekarang, pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama, itu tidak berkeadilan," tukas Deddy.
Lebih jauh dijelaskan bahwa dirinya berharap Luhut membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh. Termasuk memilah-milah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang jika izinnya habis di masa depan, agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara.
"Kalau itu yang dilakukan, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana, terus terang saya kecewa," katanya.
Sebenarnya, lanjut Deddy, yang sangat diharapkan rakyat petani kecil dari audit yang digembar-gemborkan. Yaitu audit terhadap pelaksanaan konsep plasma - inti yang sangat banyak membuat konflik dan penderitaan bagi rakyat.
Baca Bu Mega ke Kepala Daerah: Jadilah Pemimpin Bukan Pejabat
"Ini terutama di pulau Kalimantan dan utamanya di dapil saya Kalimantan Utara," ujarnya.
Deddy mempertanyakan sikap Menko Marves yang hanya mampu “menekan” perusahaan sawit tertentu untuk berkantor di Indonesia. Dan bukan menyelesaikan masalah-masalah penting yang bermanfaat. Bahkan sampai sekarang harga minyak goreng curah belum juga mampu diturunkan sesuai HET.
"Sekarang petani kecil semakin menjerit karena harga TBS belum kembali normal sebagai dampak dari moratorium ekspor kemarin. Apakah soal rakyat kecil seperti ini tidak diperhatikan oleh Pak Luhut," pungkasnya.
