Jakarta, Gesuri.id – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) guna menangkal berbagai modus penipuan keuangan digital. Langkah ini dinilai mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan yang diikuti oleh makin kompleksnya ancaman kejahatan siber.
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, maraknya kasus penipuan (scamming), perjudian daring (online), hingga investasi dan pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan berkelanjutan.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Harris menyoroti fenomena pelaku kejahatan digital yang kerap muncul kembali dengan identitas dan modus baru meskipun penindakan terus dilakukan. Ia mencontohkan, jumlah pinjol ilegal di Indonesia saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penyelenggara resmi yang telah berizin.
"Hanya sebagian kecil yang beroperasi secara resmi, sementara pelaku ilegal terus bermunculan dengan berbagai cara. Karena itu, fungsi peringatan dini kepada masyarakat harus diperkuat agar risiko kerugian bisa ditekan," ujar Harris di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini menambahkan, selain memperketat pengawasan, OJK memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Salah satu kuncinya adalah dengan mempertahankan kepercayaan investor dan masyarakat.
Oleh karena itu, OJK dituntut terus melakukan perbaikan tata kelola (governance) serta meningkatkan koordinasi antarotoritas. Sinergi ini penting agar pasar keuangan Indonesia tetap menarik bagi investor sekaligus aman bagi konsumen di dalam negeri.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
"Intinya jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Early warning harus dijalankan dengan baik agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk menghindari berbagai bentuk penipuan dan kejahatan keuangan digital," tegas Harris.
Melalui penguatan sistem pengawasan yang dibarengi edukasi masif, DPR berharap OJK dapat menekan angka korban kejahatan digital secara signifikan sekaligus memperkokoh sistem keuangan nasional dari ancaman eksternal.
