Kediri, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memaksimalkan layanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten ini, sebab layanan ini untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi pemkab dalam melayani masyarakat,” kata Bupati Kediri yang juga politisi PDI Perjuangan Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, Sabtu (21/02).
Ia mengungkapkan sejak dibuka September 2025 hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari.
Menurut dia, capaian ini menunjukkan kebutuhan publik terhadap layanan terpadu yang efisien dan ramah.
Bupati menegaskan, pemerintah kabupaten memaksimalkan layanan publik di MPP. Selain MPP, pemkab juga memaksimalkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh desa di Kabupaten Kediri.
Pelayanan administrasi kependudukan sebelumnya berada di kantor kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri, sekarang ini titik layanan bertambah di kantor desa sesuai domisili warga.
Ia menambahkan masyarakat bisa menikmati layanan yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) di 326 desa atau 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri.
Program tersebut dibuat dengan tujuan agar proses pengurusan hingga pengambilan dokumen dapat dilakukan lebih dekat.
Adapun dokumen yang dilayani di kantor desa yaitu paket akta kelahiran (KK dan KIA), paket akta kematian (KK dan KTP elektronik), serta kartu keluarga (pecah KK, perbaruan elemen data, perubahan KK lama menjadi barcode atau TTE).
Bupati menjelaskan, sejak diluncurkan pada awal tahun 2025 hingga kini, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan, yang terdiri dari 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 akta kelahiran, 1.144 kartu identitas anak (KIA), serta 2.271 akta kematian.
Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Bupati Hanindhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan digitalisasi.
