Jakarta, Gesuri.id - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau yang akrab disapa Mas Ipin mengembangkan inovasi pengelolaan sampah berbasis sekolah melalui gerakan pemilahan sampah yang melibatkan para siswa.
]Program tersebut dirancang untuk membangun kesadaran lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi dari sampah yang telah dipilah, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gagasan tersebut disampaikan Mas Ipin dalam talkshow bertajuk "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah" pada rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema "Merawat Pertiwi" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Mas Ipin mengapresiasi perhatian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap persoalan lingkungan. Menurutnya, semangat merawat bumi memiliki keterkaitan erat dengan cita-cita bangsa untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.
"Saya pertama ingin meng-highlight dulu bagaimana kedalaman Ibu Megawati memahami tujuan bernegara dan masyarakat. Kata-kata Ibu yang ingin merawat pertiwi itu sebenarnya terjemahan dari cita-cita abadi bangsa. Apa itu? Melindungi segenap bangsa dari seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Ia menilai, salah satu ancaman besar bagi kehidupan manusia saat ini adalah perubahan iklim. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga telah mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat.
"Karena ancaman terbesar bukan hanya bahaya perang. Tetapi adalah perubahan iklim. Itu yang berulang kali Ibu garis bawahi. Perubahan iklim telah mengambil banyak sekali nyawa," katanya.
Mas Ipin menjelaskan, upaya merawat lingkungan, termasuk melalui pengelolaan sampah, merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam mengurangi kerusakan iklim dan emisi. Dengan demikian, gerakan menjaga lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
Menurutnya, pengelolaan sampah selama ini masih menghadapi persoalan dalam aspek ekonomi. Salah satunya, nilai jual sampah yang telah dikumpulkan masyarakat kerap tidak sebanding dengan harapan mereka ketika menyetorkan sampah ke bank sampah.
"Selama ini bank sampah pasti menemukan deadlock. Deadlock-nya apa? Di dalam business operation, itu menguangkan sampah itu tidak setara mata. Sedangkan orang, kalau datang ke bank sampah, pinginnya kalau setelah sampah langsung dapet uangnya," ungkapnya.
Untuk menjembatani persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengembangkan gerakan pemilahan sampah dengan melibatkan sekolah dan para siswa. Menurut Mas Ipin, sampah yang tercampur tidak memiliki nilai optimal, sementara sampah yang dipilah masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi.
Ia kemudian menjadikan sekolah sebagai pusat pengumpulan sampah atau UB Station. Melalui program tersebut, para siswa didorong membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah untuk dikumpulkan di sekolah.
"Saya punya program. Bukan program, saya sebutnya gerakan. Gerakannya apa namanya? Sanur sampah. Kenapa gerakan ini muncul? Disadari bahwa sampah itu tidak punya nilai ketika tercampur. Selama sampahnya dipilah, dia itu masih punya nilai," jelasnya.
Mas Ipin mengatakan, pelibatan siswa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pemilahan sampah. Pemerintah daerah tidak harus merekrut banyak petugas tambahan karena masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengambil peran melalui lingkungan sekolah.
Dalam mekanismenya, siswa yang menyetorkan sampah tidak langsung menerima uang tunai. Mereka terlebih dahulu memperoleh poin yang tercatat melalui aplikasi. Poin tersebut nantinya dikonversikan menjadi uang setelah sampah dikumpulkan, diproses, dan memiliki nilai jual.
"Begitu kamu sekolah gak langsung dapet uang, kamu dapet koin dulu. Nah, baru setelah sampahnya dikelola oleh pemerintah, kemudian sudah ada nilainya, setiap tiga bulan sekali baru kita bagi-bagi ke mereka," tuturnya.
Ia menjelaskan, setiap jenis sampah memiliki bobot poin yang berbeda. Botol plastik dihargai 4,17 poin, plastik dan kertas 2,5 poin, plastik lunak 1,25 poin, sedangkan minyak jelantah mendapatkan 5 poin.
Setelah tiga bulan, sampah yang terkumpul dari sekolah-sekolah akan diproses dan dijual. Hasil penjualannya kemudian dibagikan kepada para siswa berdasarkan jumlah poin yang telah mereka kumpulkan.
Menurut Mas Ipin, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah daerah menjalankan program tanpa mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk membayar sampah yang disetorkan siswa.
"Jadi, dengan cara seperti itu, Trenggalek tidak mengeluarkan sepeser pun APBD," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa program tersebut telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari upaya inklusi keuangan. Sebab, melalui sistem poin dan tabungan, para siswa tidak hanya belajar memilah sampah, tetapi juga mengenal pengelolaan keuangan sejak dini.
Untuk mendorong kebiasaan menabung, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengembangkan program insentif. Siswa yang tidak menggunakan tabungannya selama enam bulan berkesempatan memperoleh tiket voucher yang akan diundi setiap tahun. Hadiah yang disiapkan antara lain berupa beasiswa dan bentuk apresiasi lainnya.
Mas Ipin menegaskan, pengelolaan sampah membutuhkan keberanian kepala daerah untuk menghadirkan terobosan serta membangun ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya terus-menerus dibebani biaya pengelolaan sampah, terutama jika sampah yang telah dipilah masih memiliki nilai ekonomi.
"Jadi, Bapak-Ibu sekalian, merangkai semua ekosistem seperti ini, ini sebenarnya tidak terlalu sulit, yang penting kita ada keinginan. Jadi itu salah satu cara, bagaimana kita tidak membebani warga," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum menaikkan retribusi persampahan. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dapat menjadi salah satu solusi agar pengelolaan sampah berjalan lebih baik tanpa harus menambah beban ekonomi warga.
"Saya sampai sekarang belum meningkatkan retribusi persampahannya, karena saya percaya selama warga memilah, sampah itu punya nilai," katanya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Selain persoalan retribusi, Mas Ipin turut menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menerima investasi pengolahan sampah. Ia mengaku pernah mendapatkan tawaran CSR untuk membangun fasilitas pengolahan sampah, tetapi terdapat persyaratan yang dinilai berpotensi membebani APBD dalam jangka panjang.
Ia mencontohkan, kewajiban pembayaran biaya pengelolaan berdasarkan volume sampah dapat menjadi beban besar bagi daerah. Dengan volume sampah sekitar 360 ton per hari dan tarif Rp250.000 per ton, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran dalam jumlah besar setiap tahunnya.
Karena itu, ia menilai setiap skema kerja sama pengelolaan sampah perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan pembiayaan baru bagi pemerintah daerah.
Mas Ipin bersyukur program pemilahan sampah berbasis sekolah tersebut mulai memberikan hasil. Sebagian siswa telah memanfaatkan uang yang diterima untuk kebutuhan mereka, sementara sebagian lainnya memilih menyimpan dana tersebut sebagai tabungan pendidikan.
Melalui gerakan ini, ia berharap pengelolaan sampah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kebersihan, tetapi juga sebagai peluang membangun kesadaran lingkungan, pendidikan keuangan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
