Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut sejumlah perusahaan sawit diduga ikut menggalang dukungan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Baca: PDI Perjuangan Yakin Masih Ada Mafia Minyak Goreng Lain
Meski demikian, Ia tak merinci korporasi yang diduga menggalang kekuatan dukungan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
Namun, Ia meminta agar aparat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan sawit tersebut, usai sejumlah petingginya ditangkap terkait kasus kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi," kata dia dalam cuitannya, Kamis (21/4).
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari korporasi sawit dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) terkait pernyataan Masinton. Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga telah dihubungi lewat pesan singkat dan telepon namun tak memberikan respons.
Dihubungi lebih lanjut, Masinton enggan mengungkap korporasi sawit yang dimaksud. Ia mengaku mendapat informasi itu dari pemberitaan media.
Namun menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi ulang kepemilikan lahan sawit yang kini hanya dimiliki sejumlah korporasi besar. Menurut Masinton, negara tak boleh kalah dan tunduk pada tekanan korporasi.
"Prinsipnya negara tidak boleh kalah dan tunduk dengan tekanan serta ancaman boikot dari pengusaha sawit kepada pemerintah," kata dia.
Baca: Adian Minta Ketua BEM SI Baca Penculikan-Pembunuhan Era Orba
Sementara itu, dukungan pengusaha agar pilpres ditunda dan jabatan presiden diperpanjang diketahui sempat disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia awal Januari lalu.
Menurut Bahlil, alasan pengusaha meminta agar pilpres ditunda demi menjaga tren pemulihan ekonomi yang sempat terpukul akibat pandemi COVID-19. Pernyataan Bahlil itu belakangan juga didukung tiga partai politik di parlemen yaitu PKB, PAN, dan Golkar.
"Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil awal Januari lalu.
