Banjarmasin, Gesuri.id — Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini memasuki tahap finalisasi penyusunan rekomendasi.
Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Kalsel tepat sasaran.
Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel, HM Syaripuddin, mengungkapkan bahwa dalam proses finalisasi ini pihaknya sengaja menggandeng berbagai unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait.
"Kami mengundang unsur Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Korem 101/Antasari, serta Satuan Tugas (Satgas) BBM Provinsi Kalsel," ujar politikus yang akrab disapa Bang Dhin tersebut, Jumat (2/10).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (1/10/2026) tersebut menjadi agenda terakhir dalam menyusun dan menyempurnakan pokok-pokok rekomendasi. Draf ini dirumuskan berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, dan serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Pansus selama ini.
Bang Dhin menjelaskan, terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus rekomendasi Pansus demi memperketat pengawasan di lapangan. Poin-poin tersebut mencakup:
- Integrasi data antarinstansi untuk mempermudah pemantauan.
- Deteksi transaksi tidak wajar pada penyaluran BBM.
- Audit menyeluruh terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- Optimalisasi pemanfaatan CCTV di area SPBU.
- Verifikasi data penerima secara ketat.
- Penguatan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran yang ditemukan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa Pansus juga menyoroti evaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah. Menurutnya, pembenahan sistem sangat penting agar pengawasan berjalan lebih terukur dan mampu menjawab berbagai tantangan serta potensi penyimpangan di lapangan.
"Kami berharap rekomendasi yang telah disusun dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Satgas BBM Bersubsidi bentukan Pemprov Kalsel. Dengan demikian, pengawasan semakin optimal sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak," tegasnya.
Selanjutnya, hasil kerja dan poin rekomendasi akhir dari Pansus ini akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebagai bahan pertimbangan pertimbangan kebijakan Pemprov Kalsel ke depan.
