Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memastikan pemerintah berkomitmen penuh agar desa semakin sejahtera.
Itu, lanjutnya, karena masih tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Mensos berharap akses warga desa terhadap layanan dasar makin terbuka.
Baca: Kemensos Bentuk Dua Puskesos Percontohan di Tiap Kabupaten
“Tingkat kemiskinan di desa masih sekitar 13 persen, bandingkan dengan kemiskinan tingkat nasional yang mencapai rata-rata 9,41 persen. Bahkan, Bapak Presiden ingin desa jadi penggerak ekonomi,” kata Mensos.
Mensos Juliari sekaligus melakukan pencanangan “Gerakan Satu Desa Satu Puskesos”. Puskesos atau Pusat Kesejaheraan Sosial adalah layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) di tingkat desa, yang merupakan ‘miniatur’ Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat kabupaten/kota.
Melalui Puskesos, Kementerian Sosial sendiri terus mendorong Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Desa untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya harus tepat sasaran, cepat, responsif namun juga sebaiknya terintegrasi,” kata Mensos di hadapan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI).
Namun sejauh ini anggaran Kementerian Sosial dalam membangun Puskesos sangat terbatas, sejalan dengan fokus program pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan keterbatasan anggaran Kemensos, untuk pendirian Puskesos, akan diprioritaskan untuk desa dengan kategori desa maju mandiri lebih dulu.
“Saat ini anggaran Kemensos baru cukup untuk pembangunan dua Puskesos untuk satu kabupaten/kota,” kata Mensos Juliari Batubara.
Pada prinsipnya, Kemensos mempersilakan kabupaten/kota yang berminat mendirikan Puskesos bisa mengajukan surat melalui dinas sosial setempat. “Saya kira nanti bisa dikoordinasikan dengan PAPDESI,” sambug Mensos.
Namun demikian, Mensos tetap berharap PAPDESI bisa meningkatkan kualitas tata kelola dana desa. Seperti menyiapan data desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDes). Mensos mempertanyakan data desa dan ABPDes kepada pengurus PAPDESI, namun tidak bisa dijawab memuaskan.
Baca: Kemensos Realisasikan Jadup Rp38,3 M Korban Gempa Sulteng
“Mulai hari tolong APBDes-nya diselesaikan, dan lakukan pendataan anggota PAPDESI,” kata Mensos.
Data desa, kata Mensos, sangat penting. Dengan data yang lengkap, pemerintah tahu jumlah desa ada berapa. Kemudia juga bisa mengklasifiksikan desa apakah masuk klasifikasi desa mandiri, desa maju, tertinggal, atau sangat tertinggal.
