Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Maluku harus dimulai dari penguatan peran guru dan pemerataan akses digital.
Hal ini ia sampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Ambon, Rabu (4/6/2025).
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Deep Learning dan Pendidikan Berkualitas: Tantangan dan Solusi bagi Masa Depan Maluku”, Mercy mengatakan bahwa keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencari solusi terhadap tantangan pendidikan di daerah.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Dialog seperti ini penting agar kita bisa membedah persoalan pendidikan secara terbuka. Masukan dari kepala sekolah, guru, siswa, dan akademisi akan menjadi dasar pembenahan sistem pendidikan kita yang masih timpang,” ujarnya.
Mercy menyoroti masih terbatasnya infrastruktur digital di sejumlah wilayah, terutama di daerah terpencil. Ia mendorong pemerintah agar segera menyediakan sarana pendukung seperti starlink guna menjawab kesenjangan akses internet di sekolah-sekolah pelosok.
“Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, kita akan semakin tertinggal. Akses internet dan perangkat digital sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam proses pembelajaran saat ini,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Maluku ini.
Lebih lanjut, Mercy menekankan pentingnya pemerataan guru berkualitas sebagai pilar utama dalam penerapan metode deep learning yang menekankan pembelajaran berbasis pemahaman mendalam.
“Guru adalah motor penggerak pendidikan. Maka, kualitas pendidikan di Maluku sangat ditentukan oleh ketersediaan guru yang profesional dan tersertifikasi,” tegasnya.
Tingginya angka anak putus sekolah di Maluku juga menjadi perhatian Mercy. Ia menyebut bahwa upaya untuk menekan angka tersebut dilakukan melalui distribusi bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa Kartu Indonesia Tangguh (KIT).
“Tahun ini, kita berhasil menyalurkan sekitar 52 ribu beasiswa PIP dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Ini penting untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan,” katanya.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Dalam kesempatan itu, Mercy juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengingat masih adanya temuan penyalahgunaan dana oleh oknum pengelola sekolah.
“Dana BOS berbasis jumlah siswa, sehingga harus dikelola secara akuntabel untuk menunjang fasilitas dan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Sebagai penutup, Mercy menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
“Anak-anak boleh tinggi ilmunya, tapi tetap harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila: kemanusiaan, kejujuran, keadilan, dan gotong royong,” pungkasnya.
