Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menyusul meninggalnya lima peserta dalam program tersebut.
Menurutnya, hilangnya nyawa manusia tidak boleh dianggap sebagai risiko yang wajar dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Kalau tujuan negara adalah membangun ekonomi desa, maka yang dibutuhkan adalah pelatihan kewirausahaan, akuntansi, digitalisasi, pemasaran, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik (good governance), serta kepemimpinan yang berintegritas. Bukan pola pelatihan yang justru menghadirkan risiko keselamatan bagi pesertanya," ujar Mufti, Senin (29/6/2026).
Mufti menegaskan, tugas utama seorang manajer koperasi adalah mengelola keuangan, menyusun strategi bisnis, meningkatkan omzet, memperkuat tata kelola, mengembangkan usaha anggota, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana masyarakat. Karena itu, menurutnya, pelatihan yang diberikan harus relevan dengan kompetensi tersebut.
"Mereka direkrut untuk membangun ekonomi desa, bukan dipersiapkan untuk menghadapi medan perang," tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Ia juga mempertanyakan urgensi penerapan pelatihan dasar militer yang mewajibkan peserta menjalani baris-berbaris, yel-yel, latihan fisik berat, hingga munculnya dokumentasi peserta yang memegang senjata. Menurutnya, materi tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan kemampuan manajerial koperasi.
"Sejak kapan keberhasilan koperasi diukur dari kemampuan baris-berbaris? Apakah koperasi akan menghasilkan keuntungan karena manajernya paling kuat latihan fisik, atau karena paling kompeten mengelola usaha?" sentilnya.
Atas dasar itu, Mufti mendesak pemerintah menghentikan sementara seluruh pelatihan dengan pendekatan militeristik sampai investigasi yang menyeluruh dan transparan selesai dilakukan. Ia juga meminta pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai dasar penyusunan konsep pelatihan, kajian akademik yang digunakan, standar keselamatan peserta, penyusun kurikulum, hingga pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa.
"Apabila pelatihan tetap dianggap diperlukan, maka durasi, metode, dan materinya harus dievaluasi. Namun, apabila hasil evaluasi menunjukkan pendekatan ini tidak relevan dan justru membahayakan peserta, pemerintah harus berani menghentikannya. Jangan menunggu ada korban berikutnya baru bertindak," cetus Mufti.
Lebih lanjut, Mufti menyesalkan minimnya komunikasi pemerintah dengan DPR RI sejak awal penyusunan berbagai kebijakan strategis terkait KDMP. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan publik mengenai desain program, pola rekrutmen sumber daya manusia, hingga kebijakan turunannya.
Ia mengingatkan bahwa program tersebut dibiayai menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat sehingga seluruh proses pelaksanaannya wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
"Tidak boleh ada kesan bahwa kebijakan dijalankan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan dan mitigasi risiko yang matang," tuturnya.
Mufti menegaskan, program berskala besar seperti KDMP harus mengutamakan kualitas tata kelola ekonomi desa dan keselamatan manusia, bukan sekadar mengejar target administratif. Menurutnya, keberhasilan koperasi seharusnya diukur dari meningkatnya kesejahteraan anggota, bukan dari kerasnya pelatihan fisik yang dijalani para pengelolanya.
"Koperasi dibangun untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan mempertaruhkan nyawa rakyat. Negara tidak boleh kehilangan satu nyawa pun hanya karena sebuah metode pelatihan yang relevansinya sendiri masih dipertanyakan," pungkasnya.
