Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, melontarkan kritik keras terhadap kinerja PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) yang dinilai kurang maksimal.
Dalam rapat bersama jajaran direksi, Mufti menegaskan bahwa manajemen harus bertanggung jawab penuh atas pencapaian target bisnis, termasuk pangsa pasar domestik.
Mufti meminta direksi untuk berani mundur apabila target yang telah disampaikan kepada DPR tidak tercapai.
“Kami minta roadmap yang jelas. Tahun 2026 berapa persen pangsa pasar, tahun 2027 berapa persen pangsa pasar. Kalau tidak tercapai, direksi sanggup tidak untuk mundur?” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Ia menilai Garuda masih menjadi beban bagi negara, meski sudah mendapatkan dukungan dana Rp6,65 triliun dari pemerintah. Namun, perbaikan kinerja keuangan maupun layanan disebutnya belum terlihat signifikan. Mufti mencontohkan insiden penerbangan GA313 rute Surabaya–Jakarta yang harus kembali ke bandara keberangkatan karena masalah mesin.
Selain itu, ia menyoroti penurunan pangsa pasar Garuda. Dari data yang dipaparkan direksi, trafik penumpang Garuda meningkat dari 11,4 juta pada 2023 menjadi 12,2 juta pada 2024. Meski begitu, pangsa pasar Garuda justru anjlok ke level 11,2% dari sebelumnya sebesar 11,6% lantaran pertumbuhan industri penerbangan nasional lebih tinggi.
Mufti juga menyinggung kondisi armada Garuda yang saat ini dirasa kurang memadai. Ia memaprakan bahwa dari 78 pesawat yang dimiliki oleh maskapai pelat merah tersebut, hanya 58 unit saja yang layak beroperasi.
“Artinya ada 20 pesawat atau sekitar 26% yang tidak bisa digunakan. Ini jadi pertanyaan, apakah wajar persentase sebesar itu?” katanya.
Dalam rapat, ia menegaskan bahwa target Garuda untuk menguasai 50% pangsa pasar domestik tidak realistis jika saat ini hanya menguasai sekitar 11%.
“Kami tidak mau ini hanya jadi omon-omon. Selama enam tahun di komisi ini, tidak pernah ada kabar gembira soal Garuda,” tegasnya.
Mufti bahkan menyebut, jika tidak ada harapan perbaikan, Garuda sebaiknya dibubarkan saja. Menurutnya, kehadiran maskapai pelat merah itu sejauh ini lebih banyak menjadi beban negara dan belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
Selain itu, Mufti menyatakan keberatan dengan rencana penggabungan Garuda dan Pelita Air. Ia menilai Pelita Air memiliki kinerja yang baik, sehingga dikhawatirkan akan terpengaruh budaya kerja Garuda yang disebutnya belum sehat.
