Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan semakin meluas seiring prediksi musim kemarau 2026 yang berlangsung lebih panjang.
Menurutnya, kesiapsiagaan perlu dilakukan mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih hingga mitigasi dampak di sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.
"Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih," kata Puan, dikutip Rabu (17/6/2026).
Puan menyampaikan hal tersebut menyusul laporan mengenai dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa telah mengalami krisis air bersih, yakni Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.
Akibat kondisi tersebut, lebih dari 1.600 warga terdampak karena berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Puan menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penyaluran bantuan air bersih, tetapi juga harus mulai menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap tahun.
"Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan dan membuat sumur resapan," ucapnya.
Selain itu, Puan juga mendorong pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan, termasuk kepada para petani yang berisiko terdampak secara langsung.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap krisis air sehingga diperlukan langkah mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
"Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya," ujarnya.
Puan menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus diperkuat agar penanganan dampak kekeringan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Ia menilai prediksi iklim yang telah tersedia beberapa bulan sebelum puncak musim kemarau seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah untuk menyusun langkah-langkah preventif yang lebih matang.
"Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil Pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang," jelasnya.
Puan berharap seluruh pihak dapat bergerak lebih cepat dalam mengantisipasi dampak musim kemarau agar krisis air bersih, gangguan produksi pertanian, serta risiko kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Menurutnya, kesiapan pemerintah dalam menghadapi kekeringan menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.
