Jakarta, Gesuri.id - Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang digadang-gadang sebagai solusi pemerataan akses pendidikan tinggi justru menuai sorotan tajam dari Komisi X DPR RI.
Dalam kunjungan kerja reses ke Denpasar, Bali, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa distribusi KIP Kuliah di Bali dinilai tidak tepat sasaran dan belum merata, terutama bagi mahasiswa yang menempuh studi di perguruan tinggi swasta (PTS).
"Dengan ini kami akan evaluasi terhadap besaran dan distribusi KIP Kuliah agar lebih adil dan mendukung capaian mutu pendidikan yang lebih baik. Banyak perguruan tinggi swasta kesulitan karena akses mahasiswa ke KIP Kuliah masih belum merata, dan kuotanya pun terbatas," ujar My Esti dikutip dari laman DPR, Sabtu (31/5).
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Persoalan tak berhenti di distribusi. Besaran dana yang diterima juga berbeda tergantung akreditasi kampus.
Kampus dengan akreditasi “baik” hanya menerima Rp2,4 juta per mahasiswa per semester, sedangkan kampus “unggul” bisa memperoleh lebih dari Rp8 juta.
Perbedaan ini makin meminggirkan kampus-kampus kecil, yang justru lebih banyak menampung mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah.
"Kalau ingin mendapatkan dukungan pendanaan yang lebih besar, maka kampus juga harus berkompetisi untuk meningkatkan kualitasnya. Ini butuh strategi, SDM yang kuat, dan visi jangka panjang," tegasnya.
Komisi X juga mengangkat isu lain yang tak kalah serius yaitu terkait sistem penerimaan mahasiswa baru oleh perguruan tinggi negeri (PTN) yang dilakukan berkali-kali dalam setahun.
Hal ini, disebut oleh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu sebagai penyebab utama merosotnya jumlah mahasiswa baru di PTS.
"Beberapa kampus swasta merasa terjepit karena PTN membuka pendaftaran berkali-kali, termasuk Universitas Terbuka, yang menyebabkan jumlah mahasiswa di PTS tidak sesuai harapan," sebut My Esti.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Merespons berbagai temuan di lapangan, Komisi X mendorong tiga langkah besar:
1. Evaluasi besaran dan distribusi KIP Kuliah agar lebih berkeadilan.
2. Pemerataan akses, terutama untuk PTS yang masih tertinggal.
3. Pengaturan sistem penerimaan mahasiswa dan pendanaan pendidikan secara menyeluruh melalui RUU Sisdiknas.
Komisi X menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan pendidikan tinggi yang inklusif, adil, dan berbasis mutu.
