Jakarta, Gesuri.id – Pemerintah didesak untuk segera memberikan kepastian status bagi tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang hingga kini masih berstatus honorer di berbagai daerah.
Persoalan ini dinilai tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut perlindungan hukum para nakes yang setiap hari menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Desakan kuat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
BaCa: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Charles menyoroti adanya kontradiksi besar antara regulasi di atas kertas dan realita di lapangan. Berdasarkan aturan terbaru, status tenaga honorer di instansi pemerintah sebenarnya sudah resmi dihapus, namun faktanya ribuan nakes honorer masih diandalkan untuk mengisi pos-pos krusial.
"Secara formal tidak ada lagi tenaga honorer. Aturannya sudah tidak boleh lagi. Tapi realitanya tidak seperti itu, Pak," ujar Charles di hadapan perwakilan pemerintah.
Kondisi ini dinilai sangat ironis. Banyak nakes di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit daerah, hingga dinas kesehatan yang bekerja dengan beban dan risiko kerja yang sama beratnya dengan aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun tanpa jaminan kesejahteraan yang setara.
"Kalau mau jujur, teman-teman nakes honorer hari ini bekerja dengan beban kerja yang tidak kalah dengan mereka yang berstatus PPPK maupun ASN. Sayangnya, mereka bekerja tanpa perlindungan payung hukum," tegas Charles.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta pemerintah tidak menutup mata dan segera menyusun langkah konkret. Menurutnya, negara harus memperjelas arah kebijakan terkait masa depan para nakes honorer ini, termasuk kejelasan jenjang karier mereka.
BaCa: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Tiga Pilihan Solusi dari DPR:
- Diangkat secara bertahap menjadi PPPK penuh waktu.
- Diakomodasi melalui skema PPPK paruh waktu.
- Penyusunan regulasi transisi yang memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas.
"Saya minta pemerintah untuk bisa segera memastikan nasib mereka ke depan seperti apa. Diangkat jadi PPPK, PPPK paruh waktu, atau seperti apa? Tapi jenjangnya harus jelas, Pak. Tidak bisa dibiarkan (menggantung) seperti sekarang ini," katanya.
Sebagai penutup, Charles mengingatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di berbagai daerah—terutama di wilayah pelosok—selama ini kokoh berdiri karena ditopang oleh dedikasi para nakes honorer. Sudah sepatutnya negara hadir memberikan timbal balik berupa kepastian hukum dan penghargaan yang layak atas nyawa manusia yang mereka selamatkan setiap hari.
