Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Semarang menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatur keuangan daerah imbas pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) 2026.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan, pihaknya akan melakukan berbagai efisiensi anggaran untuk mengatasi hal itu. Sebab dana transfer untuk Kabupaten Semarang akan dipotong hingga Rp250 miliar.
Baca: Hendrawan Dukung Sikap Tegas Menteri Keuangan
“Efisiensi pasti kami lakukan dengan jumlah yang cukup besar ketika pemasukan anggaran daerah ini berkurang, namun yang perlu digaris bawahi efisiensi yang kami lakukan ini yang masuk pada program non-prioritas atau kebutuhan tidak mendesak,” tegasnya, Minggu, 26 Oktober 2025.
Pihaknya akan segera melakukan pemilahan program-program prioritas dan non-prioritas dan kebutuhan mendesak seperti gaji, air, listrik, dan IT.
"Program prioritas lainnya, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur juga akan prioritaskan tapi tetap akan kami pilah, misalnya infrastruktur ini kemungkinan akan ada pengurangan,” sebutnya.
Selain itu, Bupati Ngesti mengungkap pihaknya akan melakukan penghematan anggaran.
“Tentu kami akan melakukan sejumlah penghematan khususnya di anggaran-anggaran program atau kerja kita yang bisa kita efisienkan maka akan diefisienkan,” tukasnya.
Ia juga melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menemukan solusi atas pemangkasan dana transfer tersebut.
Baca: Guntur Ajak Warga Blitar Jaga Api Semangat Pancasila
“Kami juga melakukan sejumlah komunikasi dengan para Pimpinan, Komisi, dan Fraksi di DPRD Kabupaten Semarang, serta beberapa penerima bantuan hibah kemasyarakatan dan sosial untuk menemukan solusi dan jalan terbaik atas dipangkasnya TKD dan DD ini,” imbuhnya.
Komunikasi juga dilakukan oleh Pemda Kabupaten Semarang bersama penerima hibah sosial, serta masyarakat di Kabupaten Semarang untuk berdiskusi mencari strategi terbaik dalam penggunaan anggaran keuangan daerah ketika dana transfer ini dipangkas tahun depan.
“Artinya kami melibatkan semua pihak, termasuk Hamong Projo atau Paguyuban Kepala Desa dan Forsekdesi atau Forum Sekretaris Desa di Kabupaten Semarang untuk bersama-sama membahas permasalahan tersebut, artinya ayo kita duduk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,” terang dia.
