Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn., menekankan pentingnya optimalisasi potensi produk lokal sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jabar ke Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) BMC milik PT. Agronesia, Rabu (11/6/2025).
“Produk lokal seperti BMC ini harus kita dorong pengembangannya agar mampu bersaing, tidak hanya di pasar regional, tapi juga nasional. Ini bisa menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mendorong kemandirian ekonomi,” kata Nia, dikutip pada Jumat (13/6/2025).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai bahwa keberadaan BMC sebagai merek lokal milik BUMD harus mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam aspek pemasaran dan strategi branding.
Menurutnya, dengan dukungan teknologi produksi yang memadai serta manajemen yang profesional, produk AMDK BMC berpotensi menjadi unggulan Jawa Barat.
“PT. Agronesia ini sudah memiliki fasilitas produksi yang sangat layak. Sekarang tantangannya adalah bagaimana membangun koneksi pasar, meningkatkan distribusi, dan menciptakan strategi pemasaran yang tepat sasaran agar masyarakat lebih mengenal dan memilih produk lokal ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Nia menekankan bahwa penguatan BUMD seperti PT. Agronesia tidak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru dan mendorong ekonomi lokal di sekitar wilayah produksi.
“Kalau PT. Agronesia berkembang, otomatis serapan tenaga kerja lokal akan meningkat. Belum lagi multiplier effect terhadap sektor lain seperti transportasi, pengemasan, dan UMKM mitra distribusi,” jelasnya.
Selain itu, Nia juga mendorong agar kolaborasi antara BUMD dan pelaku UMKM terus diperkuat, termasuk dalam memasarkan produk ke berbagai institusi pemerintah, sekolah, dan komunitas masyarakat. Menurutnya, keberpihakan terhadap produk lokal harus dimulai dari pemerintah daerah sendiri.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi pengguna utama produk BUMD. Ini bagian dari keberpihakan terhadap produk lokal, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya.
