Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menilai kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan bukan sekadar tindak kejahatan biasa. Menurutnya, kasus tersebut menyangkut persoalan serius, mulai dari keselamatan negara hingga perlindungan hak privat dan hak demokrasi setiap warga negara.
Hal tersebut disampaikan Parta saat diwawancarai Tim Gesuri.id di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan penyadapan terhadap kepala negara menjadi peringatan serius bahwa ancaman pelanggaran privasi dapat menimpa siapa saja, termasuk masyarakat biasa.
“Penyadapan yang dilakukan oleh para tersangka terhadap Presiden Prabowo dan beberapa tokoh dari berbagai segmen, pengusaha, politisi, masyarakat sipil, tokoh fest, itu bukan sekedar kejahatan biasa, tetapi juga berkait dengan persoalan keselamatan negara dan terjaminnya hak privat dan hak demokrasi dari warga negara, itu satu. Yang kedua, jika seorang Presiden saja bisa disadap, tentu bagaimana dengan masyarakat biasa? Yang kita sayangkan adalah informasi yang kita dapatkan, justru alat yang dipakai menyadap itu tidak menggunakan APBN, nah ini yang harus diperbaiki,” ujar Parta.
Menurut Parta, terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan perlindungan keamanan negara. Sebab, jika kepala negara saja dapat menjadi sasaran penyadapan, masyarakat luas tentu memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap praktik serupa.
Ia juga menyoroti informasi bahwa perangkat yang digunakan untuk melakukan penyadapan tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kondisi ini, menurutnya, menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan agar penggunaan perangkat penyadapan tidak berlangsung di luar mekanisme dan pengawasan yang semestinya.
Parta menekankan, perlindungan terhadap privasi warga negara merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi. Karena itu, pengungkapan kasus penyadapan tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap para tersangka, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memastikan keamanan negara dan hak-hak konstitusional masyarakat terlindungi.
