Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengingatkan pemerintah harus tetap melibatkan media massa dalam penyebarluasan informasi dan publikasi berkualitas.
Hal ini diungkapkan Ono menanggapi pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait pemangkasan anggaran belanja media atau anggaran media dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, Selasa (29/4) yang dikhawatirkan berakibat pada menurunnya sebaran informasi atau publikasi yang berkualitas.
“Media merupakan salah satu instrumen dari pentahelix dan pilar keempat demokrasi. Karenanya, keberadaan media, khususnya media massa, harus diperankan dalam sebaran informasi,” kata Ono, pada Selasa (29/4/2025).
Ono menegaskan Pemprov Jabar harus menjaga kemitraan dengan media massa dalam menyebarkan pemberitaan yang utuh, faktual, dan berimbang, karena media massa, telah memiliki standar kode etik dalam mempublikasikan berita.
“Media massa memiliki kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi dan kredibilitas berita. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Diakui Ono, dalam era digital seperti saat ini, media sosial memang menjadi saluran komunikasi yang cepat dan menjangkau banyak orang. Akan tetapi, tidak jarang informasi yang viral justru bersifat hoaks atau menyesatkan.
Bahkan, menurutnya tidak sedikit pendengung (buzzer) dan juga warga net (netizen) saling menyerang secara personal di media sosial.
“Saya juga sudah terbiasa menerima serangan personal oleh buzzer di media sosial, saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi kita harus berpegang pada media yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Sumber: radarsukabumi.com
