Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Paramitha Widya Kusuma mengungkapkan, digitalisasi merupakan keniscayaan bagi bisnis Pertashop.
Pertashop merupakan outlet penjualan berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.
Namun, Paramitha pun sudah bisa memperhitungkan, betapa spektakuler nya dana yang dibutuhkan bagi digitalisasi Pertashop.
Baca: Paramitha Desak Pertamina Cari Penyebab Kebakaran Balongan
Hal itu diungkapkan Politisi muda PDI Perjuangan itu pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRndengan Dirut PT Pertamina (Persero), baru-baru ini.
"Jadi bila 5.800 SPBU membutuhkan dana Rp3,8 Triliun, maka untuk 10.000 SPBU saja tinggal dikalikan dua, berarti sekitar Rp7 Triliun," ujar Paramitha.
Dan untuk 50.000 Pertashop, berarti membutuhkan dana sekitar Rp30 Triliun.
Lalu, bila yang untuk 5.800 SPBU yang bernilai Rp3,8 triliun saja Pertamina harus membayar fee ke PT Telkom sebesar Rp5 per liter, Paramitha pun menanyakan besaran fee yang harus dibayar untuk 10.000-50.000 Pertashop.
"Sebenarnya ada atau tidak, ketentuan finansial dari program digitalisasi ini? Apakah nanti mengurangi keuntungan Pertamina secara signifikan, atau malah merugikan?" ujar Paramitha.
Paramitha juga menanyakan apakah dengan adanya Pertashop di setiap desa atau Kecamatan, akan mengurangi kuota dari SPBU Existing
Sebab, Paramitha menjelaskan bahwa BBM itu sudah diatur oleh BPH Migas. Dan bila kuota BBM SPBU existing itu dikurangi karena adanya Pertashop, maka hal itu tidak adil.
Baca: Paramitha Desak Badan Geologi Lakukan Mitigasi di Brebes
"Karena kita tahu, para pengusaha SPBU itu sudah bertahun-tahun membantu Pertamina," ujar Paramitha.
Paramitha juga menyinggung soal megaproyek kilang baru atau Grass Root Refinery Tuban (GRR Tuban). Beberapa waktu lalu, ujar Paramitha, sistem IT Pertamina di proyek itu di-hack.
Banyak data yang dicuri, termasuk yang menyangkut kerahasiaan perusahaan seperti data kontrak, pengadaan barang dan minyak, data megaproyek, data vendor dan lainnya.
"Itu bagaimana kelanjutannya Bu Dirut? Apa ada kaitannya dengan proses pembahasan lahan di Tuban, yang miliarder baru dari hasil penjualan tanah GRR, saya mendapat masukan ada indikasi kearah sana," ujar Paramitha.
