Banyuwangi, Gesuri.id - Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mendesak Kementerian Perhubungan RI segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kemacetan yang berulang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Menurutnya, antrean kendaraan di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kini tidak hanya terjadi saat hari besar, tetapi juga mulai berlangsung pada hari-hari biasa.
"Harus satu komando, yaitu Kementerian Perhubungan. Makanya kami membawa persoalan ini ke pusat agar bisa segera teratasi," kata Patemo, dikutip Jumat (9/10/2026).
Patemo menilai, kemacetan di jalur Ketapang-Gilimanuk merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan terpadu di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Karena itu, Komisi IV DPRD Banyuwangi membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar segera mendapatkan solusi.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi IV DPRD Banyuwangi diterima Kasubdit Sistem Informasi Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Anwarudin. Pada kesempatan itu, legislatif turut mendesak operator penyeberangan, seperti PT ASDP Indonesia dan Pelindo, melakukan pembenahan secara berkelanjutan seiring meningkatnya volume kendaraan.
"Jangan hanya saat kami wakil rakyat turun sidak kemudian bisa lancar, tapi setelah itu macet kembali. Kami ingin supaya continue, hari demi hari ada kelancaran," ujarnya.
Selain pembenahan operasional, Patemo mendorong penambahan dermaga baru di wilayah Bulusan. Komisi IV DPRD Banyuwangi juga mengusulkan percepatan pembangunan jembatan penghubung dari Bulusan menuju kawasan LCM serta relokasi permukiman di sekitar lokasi.
Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut perlu segera direalisasikan agar kendaraan tidak kembali menumpuk di pintu masuk Pelabuhan Ketapang hingga menyebabkan kemacetan yang melumpuhkan jalur utama.
DPRD Banyuwangi juga mendorong peremajaan armada kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Kapal-kapal berukuran kecil dinilai perlu diganti dengan armada berkapasitas lebih besar untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan.
"Kapal-kapal yang kecil segera dilakukan rebooting. Kapal-kapal ini harus diganti dengan kapal-kapal yang di atas 2.000 GT," ucap Patemo.
Di luar persoalan penyeberangan, Komisi IV DPRD Banyuwangi turut menyampaikan kebutuhan pelebaran jalan dan jembatan pada jalur Ketapang menuju Situbondo. Kondisi jalan nasional yang sempit dinilai menjadi salah satu faktor yang memperparah kemacetan di kawasan tersebut.
Patemo menegaskan, upaya mencari solusi tidak akan berhenti pada pertemuan dengan Ditjen Hubla. Komisi IV DPRD Banyuwangi berencana mendatangi ASDP dan Pelindo untuk membahas langkah pembenahan operasional serta penanganan kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
"ASDP juga harus kami datangi, Pelindo juga. Karena ini leading sector-nya di penyeberangan kita," pungkasnya.
