Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyoroti penggunaan anggaran pengendalian banjir di Kota Medan yang dinilai belum memberikan hasil optimal. Meski pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran infrastruktur hingga triliunan rupiah, masalah banjir masih terus terjadi di berbagai kawasan pemukiman.
“Selama ini kita lihat pengerjaan drainase sudah cukup banyak. Namun faktanya, banjir itu tetap saja terjadi,” kata Paul, politisi asal PDI Perjuangan itu, usai memimpin rapat internal Komisi IV DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (13/10/2025).
Menurut Paul, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan dana pembangunan.
“Kita tidak setuju nilai APBD Pemko Medan yang digelontorkan khusus infrastruktur sekitar Rp 1 triliun setiap tahunnya sejak Tahun 2024 namun kondisi banjir tetap parah, ada apa. Berarti penggunaan anggaran pengendalian banjir tidak tepat sasaran,” tandasnya.
Lebih lanjut, Paul menilai bahwa salah satu penyebab tidak efektifnya penanganan banjir di Medan adalah lemahnya sumber daya manusia di lingkungan Pemko Medan.
“Bahkan SDM ASN pejabat di Pemko Medan tidak ada yang ahli dan mampu untuk mengatasi masalah banjir di Medan. Ini perlu juga diselidiki. Kalau tidak, triliunan rupiah uang rakyat akan sia-sia saja,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Medan telah sepakat untuk memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membahas persoalan ini secara lebih mendalam.
“Terkait hal itu, Komisi IV DPRD Medan sudah sepakat, pada Senin dan Selasa (20–21/10/2025) akan dilaksanakan rapat bersama sejumlah OPD Pemko Medan. Yang pasti Dinas SDABMBK, Perkim Cikataru, DLH serta BWSS Sumut,” pungkasnya.
