Jakarta, Gesuri.id – Juru Bicara Muda PDI Perjuangan, Cintya Amanda Labetta, menegaskan komitmen PDI Perjuanganmemperketat aturan main bagi kader yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif.
PDI Perjuangan kini tengah mengkaji aturan internal yang mewajibkan politisi menjabat untuk melepaskan kontrol serta pengaruh dari bisnis mereka, terutama di sektor industri ekstraktif.
Langkah ini diambil sebagai bentuk otokritik partai terhadap maraknya konflik kepentingan yang dinilai telah merugikan rakyat dan memperparah kerusakan lingkungan di Indonesia.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Cintya menjelaskan bahwa dalam rekomendasi eksternal partai, PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk lebih serius mencegah kerusakan ekologis. Ia mengutip prinsip Memayuning Bawana, sebuah filosofi untuk memperindah dan menjaga alam demi kebahagiaan manusia.
"Kami menyadari selama ini kerusakan lingkungan seolah diberi 'karpet merah' oleh regulasi. Kami tidak ingin itu berlanjut. Saat ini, kami sedang menyusun kajian yang nantinya akan diterapkan dalam proses perekrutan caleg dan kaderisasi ke depan," ujar Cintya.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah larangan bagi pejabat publik untuk terlibat dalam bisnis ekstraktif. Menurut Cintya, hal ini bukan sekadar masalah kepemilikan saham, melainkan penghapusan pengaruh (trading in influence).
"Jika hanya melepas kontrol formal tapi orang tahu siapa di baliknya, tetap akan ada perlakuan khusus. Ini yang perlahan menggerus integritas. Kami ingin wakil rakyat fokus bekerja, jangan sampai terlalu nyaman dengan bisnisnya sehingga lupa mewakili rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dampak kerusakan lingkungan seperti banjir dan longsor di Sumatera, Aceh, hingga Jawa merupakan bukti nyata bahwa kebijakan politik harus segera diseimbangkan dengan pertimbangan ekologis. Baginya, nyawa rakyat tidak bisa ditukar dengan nilai ekonomi semata.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Menanggapi tingginya biaya politik yang sering menjadi akar konflik kepentingan, Cintya menyebut PDI Perjuangan terbuka terhadap inovasi seperti e-voting untuk menekan biaya pemilu. Selain itu, partai juga berencana menggandeng lembaga antikorupsi seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) untuk menyempurnakan kajian internal mereka.
"Politik kita harus berbasis pada moral, bukan sekadar kekuasaan. Kami ingin kader-kader kami lebih transparan dan terhindar dari konflik kepentingan," pungkasnya.
Komitmen ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi internal partai, mengingat data menunjukkan masih adanya afiliasi bisnis ekstraktif di kalangan kader partai politik. Namun, PDI Perjuangan menyatakan siap menghadapi konsekuensi tersebut demi memenuhi komitmen nasional, termasuk ratifikasi Paris Agreement terkait isu lingkungan.
