Jakarta, Gesuri.id — DPP PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui sinergi konkret antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Industri Kecil Menengah (IKM), dan koperasi tekstil sebagai bagian dari agenda ideologis partai untuk membangun ekonomi berdikari.
Dalam lanjutan FGD “Penguatan Ekonomi Rakyat melalui Industri Kecil dan Menengah” di Kompleks DPR RI, Senin (27/10), Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menegaskan bahwa BUMN tidak boleh menjadi menara gading ekonomi elit, tetapi harus kembali menjadi lokomotif yang menarik gerbong ekonomi rakyat.
“BUMN harus kembali ke khitahnya sebagai agen pembangunan rakyat. Mereka harus menjadi offtaker, penyedia bahan baku, dan mitra ekspor bagi IKM serta koperasi produksi,” ujar Darmadi.
PDI Perjuangan juga berencana menginisiasi Rapat Kerja Gabungan DPR–Kementerian Perdagangan bersama asosiasi pertekstilan seperti API, APSyFI, dan AIKMI untuk merumuskan kebijakan penyelamatan industri tekstil nasional secara menyeluruh.
Selain itu, partai tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pertekstilan Nasional yang akan mengatur ekosistem industri dari hulu ke hilir—mulai dari bahan baku, produksi, perdagangan, hingga ketenagakerjaan dan lingkungan.
“RUU Pertekstilan ini bukan sekadar legal drafting, tapi komitmen ideologis untuk mengembalikan kedaulatan industri ke tangan bangsa sendiri,” tegas Darmadi.
Di sisi lain, PDI Perjuangan juga memastikan agar pelaku IKM tekstil dapat memperoleh akses modal dan pasar yang lebih luas, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) produktif berbunga rendah, pelatihan teknologi, dan kemudahan ekspor melalui sinergi dengan bank-bank Himbara dan LPDB.
“Jutaan pengrajin tekstil dan konveksi kecil harus kembali bangkit. Negara tidak boleh absen di saat rakyatnya berjuang sendirian,” tambah Darmadi.
FGD yang dihadiri oleh Aliansi Industri Kecil Menengah Indonesia (AIKMI), Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB), Asosiasi Pedagang Lokal (APL), dan berbagai pelaku industri tekstil daerah ini menghasilkan satu kesimpulan utama:
“Ekonomi rakyat adalah poros, bukan pelengkap pembangunan nasional. Inilah jalan ideologis Bung Karno — berdikari dalam ekonomi,” tutup Darmadi, disambut tepuk tangan para peserta.
