Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, meminta Komisi E untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya.
Adapun panggilan ini untuk memberikan keterangan perihal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI 2020.
"Iya kita mau dorong komisi E untuk memanggil Dinsos dan BUMD Pasar Jaya," kata Merry seperti yang dikutip melalui laman Liputan6.com, Senin (16/1).
Baca: Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Akurasi Data Penduduk
Anggota Komisi E ini mengatakan anggota dewan butuh keterangan langsung baik dari Pasar Jaya maupun Dinsos DKI Jakarta.
Diketahui, Pasar Jaya menjadi salah satu BUMD yang ditunjuk Dinsos DKI Jakarta untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19 yang melanda DKI Jakarta 2020.
"Kami butuh keterangan langsung dari owner-nya," ucap dia.
Lebih lanjut, Hotma menyampaikan apabila ditemukan indikasi korupsi saat Pasar Jaya ataupun Dinsos DKI Jakarta dipanggil Komisi E DPRD, maka proses hukum akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk penindakannya.
Baca: Banteng Depok Tagih Janji Sosialisasi Perda Miliki Garasi
"Tindakan Hukum ya di laksanakan oleh penegak hukum," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos). Termasuk dugaan korupsi bansos di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tersebut.
