Jakarta, Gesuri.id — PDI Perjuangan menggandeng pelaku industri elektronik nasional untuk membahas tantangan dan masa depan sektor tersebut melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi bersama Perprindo, APITU Indonesia, dan ASISI, Jumat (7/11/2025).
FGD ini membahas berbagai isu krusial, seperti ketergantungan bahan baku impor, keterbatasan riset dan inovasi, hingga perlunya peningkatan sertifikasi tenaga kerja. Para pelaku industri menilai kebijakan fiskal dan dukungan pemerintah harus lebih berpihak pada penguatan industri dalam negeri.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha harus menjadi kunci dalam membangun kemandirian industri elektronik nasional.
“Industri elektronik adalah sektor strategis yang menyerap tenaga kerja besar dan punya potensi ekspor tinggi. Pemerintah harus memberi ruang bagi inovasi dan keberpihakan pada produsen dalam negeri agar kita tidak terus menjadi pasar bagi produk luar,” ujar Darmadi.
Ia juga menegaskan bahwa hasil FGD akan menjadi bahan masukan konkret bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan industri yang lebih pro-kemandirian.
“Kami ingin memastikan suara pelaku usaha benar-benar didengar. Dari forum seperti inilah kami bisa menyusun kebijakan yang berpihak dan relevan dengan kebutuhan industri nasional,” tambah Darmadi.
Sebagai hasil FGD, disepakati pembentukan tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah untuk memperkuat sinergi kebijakan industri, meningkatkan kapasitas SDM, serta menata rantai pasok nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.
Ketua Umum Perprindo, Budi Mulia, menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk bahan baku domestik.
Sementara itu, perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menyoroti pentingnya keamanan digital dan sistem integrasi elektronik nasional.
Selain itu, Divisi Advokasi Pajak Perprindo juga dibentuk untuk membantu pelaku usaha menata laporan keuangan dan kepatuhan perpajakan, demi tata kelola industri yang transparan dan profesional.
