Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menyoroti sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap keluar dari prinsip dasar kebutuhan rakyat.
Evaluasi kritikal tersebut disampaikan politikus senior PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, khususnya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Merah Putih.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Mengenai program Makan Bergizi Gratis, Djarot menilai tata cara pelaksanaan program tersebut terindikasi salah kaprah karena justru berorientasi pada keuntungan pengelola ketimbang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
"Niatnya baik untuk kasih makan bergizi, tapi caranya yang tidak benar seperti ini. Yang dapat gizi itu bukan anak-anak lagi, tapi pengelolanya dapat gizi, dapat untung," cetus Djarot dalam perbincangan di kanal YouTube Tribunnews, disitir, Minggu (1/11).
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengubah pendekatan dari basic needs (kebutuhan dasar) menjadi basic rights (hak-hak dasar) dengan memberdayakan kantin sekolah dan ekonomi orang tua murid secara langsung.
"Harusnya yang diberdayakan kan orang tuanya, supaya orang tuanya bisa kasih gizi pada anak-anaknya. Yang diberdayakan itu sekolahnya, yang punya kantin," ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Tak hanya itu, Djarot juga mengkritik konsep pendirian Koperasi Merah Putih beranggaran sekitar Rp3 miliar per unit yang direncanakan dibangun dari atas (top-down) hingga tingkat desa.
"Artinya apa? Koperasi Merah Putih ini kebingungan. Masa koperasi dengan modal sekitar 3 miliar itu berjualan menjadi toko kelontong, kemudian bersaing dengan rakyatnya sendiri? Saya khawatir ini jadi program yang muspro (mubazir)," tegasnya.
