Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan menyayangkan munculnya serangan politik yang mendadak diarahkan ke partainya. Serangan ini terjadi di tengah bergulirnya isu dugaan pemberian uang kepada sejumlah mahasiswa usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, mempertanyakan logika pihak-pihak yang sengaja menggeser polemik tersebut demi menyudutkan PDI Perjuangan. Padahal, PDI Perjuangan sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan aliran dana tersebut.
"Ada informasi mahasiswa yang menemui Gibran menerima suap duit, eh yang diserang parpol-parpol pemerintahan tetap PDI Perjuangan. Yang salah siapa, yang disalahkan pihak yang mana?" cetus Guntur Romli melalui unggahan di media sosial pribadinya, Rabu (24/6).
Baca: Ganjar Pranowo Ingin Generasi Muda Indonesia
Guntur menilai, upaya mencari kambing hitam ini merupakan bentuk sikap politik yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Menurutnya, koalisi pendukung pemerintah seharusnya fokus mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini justru menuai banyak kritik publik.
"Mencari kambing hitam adalah sikap politik yang pengecut. Proyek pemerintah MBG yang dibangga-banggakan justru mulai menampakkan borok kegagalannya," ujar Guntur.
Ia mengkritik tajam partai-partai koalisi yang alih-alih mengevaluasi program yang karut-marut, justru secara brutal membidik PDI Perjuangan. Termasuk dengan terus mendesak PDI Perjuamgan agar segera mendeklarasikan posisi sebagai oposisi secara resmi. Bagi Guntur, pola ini tak lebih dari sekadar pengalihan isu yang usang.
Lebih lanjut, Guntur mengungkapkan kekecewaannya terhadap runtuhnya idealisme mahasiswa yang sempat ia puji. Sebelumnya, ia mengaku sangat menaruh hormat pada seorang presiden mahasiswa yang berani menolak ajakan makan malam dari Gibran demi menjaga independensi. Namun, marwah itu kini terkikis oleh dugaan transaksi di belakang layar.
"Kehormatan itu terkoyak oleh dugaan peredaran uang pelicin. Isunya sampai Rp300 juta, katanya yang dibayarkan baru uang muka 20 persen, hingga seorang eksekutif organisasi mahasiswa yang mengaku menerima Rp20 juta," urai Guntur.
Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa tidak semua elemen mahasiswa terseret dalam praktik tersebut. Masih banyak kelompok mahasiswa yang tetap konsisten menjaga nalar kritis dan menolak pendekatan transaksional.
Tak hanya menyoroti mahasiswa, Guntur juga menyinggung adanya fenomena mobilisasi massa untuk melakukan aksi unjuk rasa mendukung program MBG. Mirisnya, para demonstran tersebut diduga digerakkan hanya dengan ongkos murah.
"Ditambah fenomena demonstran mendukung MBG yang dimobilisasi dengan ongkos Rp100 ribu plus bonus wajan baru adalah bukti nyata betapa murahnya harga pembenaran di negeri ini," tuturnya.
Baca: Usai Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo
Bagi PDI Perjuangan rangkaian peristiwa ini adalah alarm serius yang menandakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia sedang berada di titik nadir. Suara kritis kini dengan mudah ditukar dengan materi, di saat kebijakan publik seperti MBG sedang didera masalah besar—mulai dari dugaan kasus korupsi hingga puluhan ribu anak yang menjadi korban keracunan.
"Jika kritik mahasiswa bisa dibungkam dengan suap duit, dan proyek MBG yang sedang diusut korupsi triliunan dan korban keracunan dari anak-anak sampai 38 ribu orang ditukar hanya dengan perkakas dapur dan uang saku, kita tahu bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja," tegasnya.
Guntur memungkasi bahwa bahaya terbesar saat ini adalah keberhasilan penguasa dalam menjinakkan daya kritis masyarakat lewat cara-cara yang primitif dan tidak etis.
"Kekuasaan telah berhasil menjinakkan nalar kritis, dengan cara yang paling primitif: menyuap perut yang lapar dan membungkam suara yang vokal," pungkas Guntur.
