Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hashto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Menurutnya, gelar kepahlawanan harus diberikan kepada sosok yang memiliki rekam jejak pengorbanan dan integritas moral yang tinggi, bukan kepada figur yang meninggalkan catatan kelam dalam sejarah demokrasi dan kemanusiaan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam Forum Refleksi Hari Pahlawan yang digelar bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan komunitas pemuda di Kota Pahlawan, Minggu (9/11/2025).
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri -
“Menjadi pahlawan itu bukan persoalan politik. Menjadi pahlawan itu adalah persoalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ada integritas moral dan kemanusiaan di sana,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, gelar pahlawan nasional tidak bisa dilepaskan dari legitimasi moral dan pengorbanan yang sejati.
Sosok pahlawan, kata Hasto, harus menjadi teladan bagi seluruh anak bangsa bukan sosok yang meninggalkan luka sejarah.
“Pahlawan itu bukan general politik. Ia melekat dengan legitimasi perjuangan bagi bangsa dan negara, bukan membunuh kemanusiaan atau mengorbankan integritas moral,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemerintah untuk memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Hasto menjawab dengan lugas bahwa PDI Perjuangan telah menyampaikan sikap tegas menolak langkah tersebut.
“Sikap kami sudah disampaikan di berbagai forum. Dengan rekam jejak Pak Harto dan semangat reformasi yang lahir dari perjuangan melawan otoritarianisme, tentu hal itu tidak layak,” ujar Hasto.
Ia mengingatkan publik pada rangkaian peristiwa yang mencerminkan praktik otoriter di masa pemerintahan Soeharto, termasuk pembatasan kebebasan politik, pelanggaran HAM, hingga tragedi penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996.
“Kita tahu perjuangan Ibu Megawati yang tetap menempuh jalan demokrasi, bahkan ketika kantor PDI diserang pada peristiwa 27 Juli 1996. Begitu juga Gus Dur dengan Forum Demokrasi-nya. Itu bagian dari semangat reformasi. Maka pertanyaannya, apakah dengan catatan sejarah seperti itu layak disebut pahlawan?” ucap Hasto.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Menurut Hasto, jalan kepahlawanan harus dimaknakan sebagai perjuangan yang konsisten menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan, bukan membatasi kebebasan rakyat atau menindas oposisi politik.
“Pahlawan sejati adalah mereka yang menempuh jalan pengorbanan sebagaimana Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan WR Supratman, bukan yang memperkaya keluarga atau memperkuat kekuasaan dengan menindas rakyat,” tambahnya.
Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus memegang prinsip tersebut dalam melihat figur-figur yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional.
“Bagi kami, pahlawan bukan soal prosedural politik, tapi soal moralitas, integritas, dan dedikasi kepada bangsa tanpa cela pelanggaran kemanusiaan,” pungkasnya.
