Depok, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Depok Hendrik Tangke Allo menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak serius menangani persoalan kebutuhan anak di kota Depok.
Yang dilakukan Pemkot Depok baru sebatas slogan kota layak anak, tanpa implementasi di masyarakat.
Baca: Pemerataan Tenaga Kesehatan Anak Harus Dilakukan
Pria yang akrab disapa HTA itu merespon temuan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bahwa kasus kejahatan ataupun tindak pidana yang melibatkan anak mencapai 52 persen di Kota Depok.
Temuan Komnas PA itu juga menempatkan Depok diposisi ke empat sebagai kota yang tidak ramah terhadap anak.
HTA menegaskan Pemkot Depok gagal dalam program kota layak anak ini. Menurutnya, yang terjadi selama ini hanya sebatas mencontohkan program yang dijalankan. Dan contoh ini yang dijadikan objek penilaian sehingga hasilnya sudah dipastikan bagus karena tidak dicek secara menyeluruh. Walhasil, persoalan tentang anak di Depok tidak akan pernah selesai.
"Berbagai penghargaan yang diterima terkait kota layak anak memang patut dipertanyakan, semua hanya pencitraan saja. Program bagus tanpa aksi hasilnya nol besar," kata HTA kepada Gesuri, baru-baru ini.
HTA menambahkan, di setiap lampu merah di Depok banyak anak-anak usia sekolah yang menjadi pengamen, bahkan mengemis ikut orang tua. Dan mereka itu tinggal di Depok.
"Kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi karena faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, masih banyak anak-anak yang masuk dalam kategori kurang gizi," kata HTA.
Baca: Anak Indonesia Menyongsong Generasi Emas
HTA pun mengungkapkan solusi untuk permasalahan ini. Menurutnya, hal yang penting dipersiapkan Pemkot adalah fasilitas untuk anak-anak sesuai kebutuhan dan usianya. Selain itu, Pemkot juga harus memastikan kesehatan dan gizi mereka memadai dengan turun langsung ke berbagai wilayah secara menyeluruh.
"Pemkot harus memastikan anak-anak usia sekolah mendapatkan tempat pendidikan yg baik dan memadai, baik itu pendidikan formal maupun informal. APBD depok cukup untuk itu," kata HTA.
