Ikuti Kami

Pemprov Sulut Perkuat Penanganan Bencana Alam

Pemerintah daerah memperkuat peran pihak pihak dalam penanganan bencana alam yang berpotensi terjadi di Sulut.

Pemprov Sulut Perkuat Penanganan Bencana Alam
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw.

Manado, Gesuri.id - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan pemerintah daerah memperkuat peran pihak pihak dalam penanganan bencana alam yang berpotensi terjadi di Sulut.

"Sulut adalah salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai potensi bencana paling lengkap dan paling rawan, bahkan gunung berapi aktif terdapat di daerah ini," katanya di Manado, Jumat (29/11).

Baca: Henry Usul Perubahan Nama Revisi UU Penanggulangan Bencana

Ia mengatakan Sulut memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam dengan frekuensi tinggi.

Oleh karena itu menurut dia, rakor penguatan penanganan bencana seperti itu menjadi penting dilakukan secara terprogram di daerah setempat.

"Menurut hemat saya kiranya kegiatan ini jangan hanya setahun sekali, tapi tiga kali dalam setahun, kemudian dilanjutkan dengan latihan. Karena dengan latihan kita bisa tahu apa yang kita perlukan," kata dia.

Steven Kandouw yang Wakil Gubernur Sulut keenam itu, mengatakan selain Basarnas, TNI-Polri, pemerintah daerah juga harus siap menangani bencana.

"Jangan hanya teori-teori saja, tapi harus ada rakor agar kita bisa tahu kesiapan logistik kita, bagaimana SDM kebencanaan kita, di mana 'roadmap' mitigasi bencana kita," ujarnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, kata dia, terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata sehingga Sulut sebagai daerah tujuan wisata harus dilengkapi dengan sertifikasi penanganan bencana, baik gedung maupun sumber daya manusia.

"Kita harus memiliki 'guide' dalam hal ini, selain 'knowledge' infrastrukturnya tapi fisiknya, sumber daya manusianya, dan harus orang yang benar-benar tangguh dan tanggap menghadapi bencana," ajaknya.

Baca: DPR Desak Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos menambahkan kegiatan itu untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah secara terpadu pada setiap pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan amanat undang-undang terkait dengan penguatan penanganan bencana daerah.

"Kami berharap terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program dan kegiatan, tersedianya usulan rekomendasi dan tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan terkait penguatan penanganan bencana daerah," katanya.

Quote