Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPRI RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengritik tajam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah gagal mempersiapkan langkah mitigasi yang matang meski para pakar klimatologi telah memprediksi ancaman kemarau ekstrem yang dikenal sebagai El Nino Godzilla.
"Pemerintah terlihat lebih peduli terhadap keberlanjutan keuntungan para pemilik dapur MBG daripada bersiap-siap menghadapi bencana yang ditimbulkan oleh api dan asap pekat terhadap lingkungan hidup dan manusia," tegas Deddy, dikutip Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, lemahnya kesiapan pemerintah menghadapi karhutla juga tercermin dari kebijakan prioritas anggaran dalam APBN yang dinilai belum berpihak pada perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Padahal, ancaman bencana ekologis membutuhkan persiapan sejak dini, terutama ketika potensi kemarau ekstrem telah diperingatkan oleh para ahli.
Ia menyoroti pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang dinilai membuat pemerintah daerah kehilangan kemampuan untuk merespons keadaan darurat pada fase awal karhutla. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mempercepat meluasnya kebakaran di kawasan hutan dan lahan gambut yang mengering.
Deddy juga mengritik minimnya dukungan sarana dan prasarana pemadaman bagi petugas yang berjuang langsung di lapangan. Menurutnya, keterbatasan peralatan membuat upaya mengendalikan api menjadi semakin sulit ketika kebakaran meluas.
"Aparat di lapangan hanya bermodalkan semprotan (sprayer) kecil harus bertarung menghadapi api dan menjadi bahan tertawaan sedunia. Tidak ada alat-alat berat yang mengisolasi api agar tidak menyebar, tidak ada pesawat atau helikopter yang berjibaku menghadapi api," ungkapnya.
Selain persoalan anggaran dan peralatan, Deddy menyayangkan respons pemerintah pusat yang dinilainya lebih sibuk menolak bantuan internasional, enggan menetapkan status bencana nasional, serta membatasi arus informasi media di tengah situasi karhutla.
Ia turut mengecam sejumlah pernyataan dan sikap pejabat publik yang dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat terdampak asap. Menurutnya, komunikasi pemerintah semestinya mengutamakan keselamatan warga dan memberikan penjelasan yang bertanggung jawab mengenai situasi bencana.
Deddy menyoroti narasi mengenai ekspor oksigen dan rencana penanaman kelapa sawit di lahan bekas terbakar yang dinilai dapat memicu kemarahan publik. Di tengah ancaman kebakaran dan pencemaran udara, pernyataan semacam itu dinilai tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat akan perlindungan dan penanganan bencana.
Ia juga menyinggung sikap kepala daerah yang disebut memilih pergi ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan ketika krisis berlangsung. Menurutnya, kepemimpinan dan kehadiran pejabat publik sangat dibutuhkan untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif.
Kritik turut diarahkan kepada Kementerian Kesehatan terkait imbauan agar masyarakat beradaptasi dengan asap. Deddy menilai pernyataan tersebut tidak menunjukkan empati terhadap warga yang menghadapi paparan asap, terutama anak-anak dan kelompok lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Bagi Deddy, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada respons setelah api membesar. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi, memastikan ketersediaan anggaran dan peralatan pemadaman, serta membangun koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Ia menegaskan, ancaman karhutla yang telah diperingatkan sebelumnya semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi secara serius, bukan menunggu sampai dampaknya dirasakan masyarakat.
"Pemerintah sekarang ini benar-benar menganut prinsip 'biarlah waktu yang menyelesaikan semuanya'," pungkas Deddy.
