Manado, Gesuri.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Utara Rocky Wowor menegaskan komitmen politik Fraksi PDI Perjuangan dalam mendukung agenda strategis Pemerintah Provinsi Sulut, khususnya setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (29/12/2025).
“Penetapan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki arti penting bagi masa depan fiskal Sulawesi Utara. Apalagi ranperda ini sangat krusial karena menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat pada tahun 2026,” tegas Legislator Sulut dapil Bolmong Raya ini.
Di bawah kepemimpinan Rocky Wowor sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut, fraksi tersebut menunjukkan dukungan politik yang solid terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran lengkap seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, baik secara langsung maupun virtual, dalam rapat paripurna penetapan dua ranperda, yakni Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Kepemudaan.
“Dengan adanya kondisi tersebut, menuntut daerah lebih kreatif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara sah dan terukur,” ungkap Wowor.
Rocky menjelaskan, pada tahun 2026 pemerintah daerah akan dihadapkan pada kebijakan nasional berupa pengurangan transfer ke daerah dengan nilai yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
Menurutnya, pengaturan berbagai sumber retribusi baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi bekal penting bagi Pemerintah Provinsi Sulut untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik.
“Penguatan PAD menjadi kunci agar pemerintah tetap mampu menjalankan pelayanan publik dan program pembangunan, meski menghadapi tekanan fiskal di tahun 2026,” tambahnya.
Rocky Wowor juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang dinilainya cepat dan responsif dalam menyiapkan regulasi fiskal daerah.
“Penyusunan dan penetapan regulasi fiskal sejak dini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebijakan nasional,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa kekuatan fiskal daerah tidak semata-mata diukur dari besaran pendapatan, tetapi juga dari keberlanjutan program-program pro rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan.
Menutup pernyataannya, Rocky menegaskan Fraksi PDI Perjuangan akan terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah selama berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Yang pasti, sikap Fraksi PDI Perjuangan yang konsisten mendukung kebijakan pemerintah daerah selama berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Fraksi PDI Perjuangan juga berkomitmen untuk terus mengawal implementasi Perda agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Utara,” pungkas Wowor usai mengikuti Paripurna.
