Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak mudah termakan fitnah maupun kabar-kabar hoaks.
"Cara-cara seperti ini bukan etika bangsa Indonesia, bukan tata krama bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai yang kita anut di agama kita. Tidak ada cara-cara fitnah keji seperti ini," kata Jokowi, dalam sambutannya saat menyerahkan 10.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, di Marunda, Cilincing, Jakarta, Rabu (17/10) sore.
Baca:Presiden Minta Babinsa Ikut Redam Hoaks
Menurut Jokowi, ada isu-isu yang menyebarkan berita bohong mengenai dirinya terkait Partai Komunis Indonesia (PKI).
Presiden Jokowi pun menegaskan dirinya masih berusia balita saat tragedi pemberontakan PKI pada 1965.
Jokowi juga menjelaskan masyarakat dapat memeriksa ke sejumlah ormas Islam yang ada di Kota Solo mengenai fakta latar belakang keluarganya.
"Kita gunakanlah pikiran kita untuk menyaring mana kabar yang benar, mana kabar yang tidak benar. Kalau begini terus-terus, akan jadi apa bangsa kita ini," kata Presiden saat menjelaskan gambar buatan yang menampilkan fitnah atas dirinya yang berada di samping tokoh PKI DN Aidit.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan masyarakat harus menjaga kerukunan pada saat tahun politik.
Presiden meminta warga tidak terpecah belah karena beda pilihan politik.
"Karena setiap lima tahun pasti ada pilihan, ada terus. Masa kita mau terpecah-pecah," ujar Presiden Jokowi lagi.
Dia meminta masyarakat meninjau program, ide dan gagasan pembangunan bangsa serta rekam jejak para calon dalam kontestasi politik baik pemilihan bupati, wali kota, gubernur atau pun presiden.
Presiden Jokowi juga menjelaskan dirinya bangga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menyambangi masyarakat di Marunda.
Baca: Presiden Minta Wartawan Jadi Pencegah Hoaks
Sebanyak 10 ribu sertifikat dibagikan pemerintah kepada sejumlah masyarakat Jakarta Utara.
Tahun ini, target penyerahan sertifikat kepada masyarakat DKI Jakarta sebanyak 332 ribu sertifikat tanah.
Sebanyak 70 ribu lahan tanah yang belum tersertifikat akan diselesaikan pada 2019.
