Ikuti Kami

Presiden Minta PNS Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Presiden Joko Widodo(Jokowi) meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus meningkatkan pelayanan dan mendekat kepada masyarakat.

Presiden Minta PNS Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) usai membuka Rakernas Korpri 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/2).

Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo(Jokowi) meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus meningkatkan pelayanan dan mendekat kepada masyarakat.

"Semua PNS harus mendekat pada masyarakat, harus sering ke lapangan. Jadi masalahnya betul-betul bisa dikuasai," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional(Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/2).

Baca: Mendagri Minta Pemda Pecat PNS Korupsi

Kepala Negara juga menegaskan bahwa PNS dalam bekerja tidak terjebak pada hal yang sangat strategis sehingga manfaat layanan itu betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dia berharap hasil Rakernas KORPRI ini bisa menentukan arah pelayanan masyarakat yang diberikan hingga rumusan-rumusan dari sangat penting yang menunjang kinerja PNS.

Jokowi juga mengajak anggota KORPRI untuk "berlari cepat" dan merespon perubahan perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya, seperti adanya perubahan-perubahan teknologi "artifisial intelijen", "internet of thing", "big data", "crypto currency", "bitcoin", virtual reality semuanya butuh kerja cepat.

Untuk itu, Jokowi meminta PNS orientasinya berubah, bukan orientasi prosedur, tetapi orientasi hasil.

"Sekarang orientasi harus hasil, prosedur mengikuti. Orientasi-orientasi hasil yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi negara," katanya.

Presiden juga meminta dalam mendesain sebuah APBN maupun APBD sesederhana mungkin dan tidak terlalu banyak program.

"Program sedikit, fokus, konsentrasi, sasarannya jelas, tepat, gampang monitornya, gampang ngeceknya hasilnya dirasakan oleh rakyat," katanya.

Presiden yakin para PNS bisa melakukan itu karena memiliki sumber daya manusia(SDM) yang berkualitas dan cerdas serta memiliki intelektual, tinggal ada kemauan untuk berubah.

Baca: SKB Pecat PNS Korupsi Dinilai Timbulkan Masalah Baru

Jokowi mencontohkan pembuatan sertifikat tanah yang sebelumnya hanya 500 ribu per tahun, menjadi 5 juta per tahun pada 2017, 2018 melompat menjadi 7 juta dan 2019 ini diharapkan 9 juta sertifikat dikeluarkan.

Kepala Negara juga mencontohkan BKPM yang bisa menyelesaikan ijin yang dulunya bertahun-tahun, sekarang bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam.

"Lompatan-lompatan seperti sebetulnya yang kita mau. Kita bisa membuktikan ini 4 sampai 10 kali, bisa 12 kali, 14 kali juga bisa. Kita seluruh anggota KORPRI para intelektual," kata Jokowi.

Quote