Jakarta, Gesuri.id – Presiden Jokowi yakin maraknya pemberitaan negatif soal Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan langkah politisasi sejumlah pihak dalam memutarbalikkan fakta. Sebab, penyederhaan pengurusan izin ini sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi untuk seluruh kementerian dan lembaga.
Saat menghadiri acara pelepasan ekspor perdana mobil Mitsubishi Xpander di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, presiden meyakini kalau payung hukum terkait TKA yakni Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sejatinya upaya penyederhaan prosedur administrasi untuk pekerja asing yang bekerja di Indonesia.
"Sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhanakan prosedur administrasi untuk TKA, jadi berbenah. Inilah yang namanya politik," ujarnya Rabu (25/4).
Baca: Presiden Jokowi Tak Ingin Direcoki Urusan Elektabilitas
Jokowi sendiri saat acara tersebut mengaku mendapat informasi dari Menteri Perindustrian Airlangga bahwa pabrik Mitsubishi akan memperkerjakan orang sebanyak 4.000. Dirinya lantas menunjuk bukti penyerapan tenaga kerja itu merupakan pekerja dari dalam negeri.
"Dan hampir dapat dikatakan semuanya adalah tenaga kerja lokal, mayoritas kerja lokal," tunjuknya.
Baca: Kisah Haru Perjuangan Ibu yang Terima Bantuan Presiden
Jokowi menilai, hal ini perlu ditegaskan lantaran belakangan marak isu mengenai keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Isu ini muncul setelah Jokowi meneken Perpres Nomor 20 tersebut. Padahal, upaya penyederhanaan pengurusan izin ini merupakan program reformasi birokrasi yang berlaku pada seluruh kementerian dan lembaga.
Baca: Silaturahmi Presiden dan PA 212 Perkuat Persatuan
Sebagai Kepala Negara, Jokowi meyakinkan kunci penting dalam menumbuhkan perekonomian adalah dengan menaikkan nilai investasi dan ekspor barang dari Indonesia. Dengan begitu, pemerintah akan mampu menekan angka ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Tanah Air.
"Kalau kita mau tumbuh maka investasi harus banyak yang dibangun di Indonesia. Ekspor juga harus lebih banyak kita lakukan," imbuhnya.
