Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Yasonna Laoly, mendorong Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Imigrasi untuk menyederhanakan dan menyeragamkan istilah dalam proses pendaftaran program Working Holiday Visa. Hal ini disampaikan dalam RDP dan RDPU bersama Plt Dirjen Imigrasi, Ombudsman RI, dan perwakilan Pejuang DemoSDUWHV, Senin (24/11).
Yasonna menilai penggunaan istilah DemoSDUWHV atau kombinasi bahasa yang tidak konsisten secara bahasa justru membingungkan peserta.
“Saya sepakat dengan usulan Pak Sugiat, gunakan saja bahasa Inggris penuh: ‘Supporting Documents for Work Visa’. Jelas, konsisten, dan sesuai standar internasional,” ujar mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut.
Ia menambahkan bahwa konsistensi istilah membantu peserta—khususnya generasi muda yang sudah familiar dengan standar internasional seperti IELTS, TOEFL, maupun sertifikasi lain—untuk menyiapkan dokumen dengan benar.
Yasonna juga mengingatkan bahwa tingginya minat pencari kerja luar negeri adalah fenomena yang harus direspons pemerintah secara serius.
“Di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan besarnya peluang di luar negeri, seleksi pasti mengundang kritik keras. Apalagi jika ada hambatan teknis atau indikasi ketidakobjektifan,” ujarnya.
Menurutnya, ketidaksempurnaan sistem bukan hanya berdampak pada kegagalan teknis, tetapi juga pada persepsi publik. “Era TikTok dan media sosial membuat sedikit gangguan bisa jadi masalah besar. Karena itu, sistemnya harus rapi sejak dari istilah hingga prosedur,” tegasnya.
Yasonna menutup dengan menyerukan agar pemerintah menyediakan jalan terbaik untuk mengakomodasi tingginya animo tenaga kerja muda Indonesia.
“Ini pertarungan ketat di tengah PHK dan meningkatnya pencari kerja. Sistem harus membantu, bukan menghambat,” pungkasnya.
