Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing kembali terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Ia menyatakan kegiatan eksploitasi sumber daya laut dari pihak asing merupakan pelanggaran kedaulatan negara.
"Ini bukan sekadar soal pencurian ikan. Ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan negara Indonesia harus dijaga,” kata Puan, Rabu (30/4/2025).
Kapal penangkap ikan asal Vietnam tertangkap basah mencuri ikan di perairan Indonesia saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla), sedang menjalankan operasi terpadu di sekitar Kepulauan Natuna pada Senin, (14/4/2025).
Kapal-kapal asing itu terpantau secara bebas menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Dua kapal dengan nama lambung 936 TS (135 GT) dan 5762 TS (150 GT) juga didapati mengoperasikan alat tangkap trawl atau pukat Harimau yang merusak ekosistem laut.
"Penggunaan alat tangkap trawl bukan hanya melanggar hukum Indonesia, tetapi juga menghancurkan ekosistem laut jangka panjang. Terumbu karang rusak, habitat ikan musnah, dan regenerasi ekosistem laut terancam. Ini bukan kejahatan ekonomi semata, melainkan juga kejahatan ekologis," tegasnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal tersebut, terdapat sekitar 4.500 kilogram muatan ikan campur, serta 30 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam. KKP memprediksi, kerugian negara akibat pencurian ikan oleh kapal asing itu mencapai Rp152,8 miliar, yang dihitung dari hasil tangkapan ikan setelah terkena razia petugas.
Puan pun mendesak kementerian/lembaga (K/L) terkait, khususnya KKP dan TNI AL untuk tegas menindak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin.
Ia juga mendorong agar dukungan terhadap nelayan lokal semakin diperkuat, termasuk bantuan armada tangkap hingga jaminan pasar hasil tangkapannya.
"Nelayan Natuna selama ini sudah bertahan di tengah berbagai tekanan cuaca ekstrem, keterbatasan fasilitas hingga minimnya subsidi bahan bakar. Kini mereka juga harus menghadapi kenyataan, laut tempat mereka menggantungkan harapan justru dieksploitasi oleh kapal asing," jelasnya.
Di sisi lain, Puan juga mempertanyakan keamanan maritim terkait penetapan ZEE antara Indonesia dan negara lain. Ia menyebut, kehadiran militer Indonesia perlu diperkuat guna menghadapi potensi konflik sumber daya maupun lalu lintas kapal asing di wilayah ZEE.
Sumber: www.inilah.com
