Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 harus diarahkan untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi rakyat, bukan sekadar memenuhi target angka statistik.
Penegasan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/26), sebagai bagian dari arahan strategis DPR dalam mengawal kebijakan fiskal nasional.
“Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” kata Puan.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, APBN 2026 memang harus tetap menjaga kesinambungan fiskal, namun orientasi utamanya harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Ia menilai transisi menuju tahun 2026 tidak akan mudah karena tahun 2025 diprediksi diwarnai dinamika ekonomi, ketidakpastian global, serta tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks.
Dalam konteks tersebut, Puan menekankan peran krusial APBN 2026 sebagai penopang stabilitas sekaligus penggerak roda ekonomi nasional. DPR RI, lanjutnya, berkomitmen memastikan setiap kebijakan fiskal pemerintah bersifat membumi dan tidak berhenti sebagai angka-angka di atas kertas.
“Sehingga kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” ucapnya.
Selain fungsi anggaran, Puan juga menegaskan fungsi pengawasan DPR RI akan diperkuat. DPR telah memetakan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas pengawasan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
Isu-isu tersebut meliputi ketersediaan BBM, listrik, dan pangan pascabencana di Sumatera dan wilayah lain, evaluasi transportasi Natal dan Tahun Baru serta evakuasi WNI dari negara konflik, hingga agenda reformasi di sektor hukum dan HAM, termasuk Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta pemenuhan hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminasi.
Di sektor pelayanan dasar, DPR juga menaruh perhatian pada penanganan kasus super flu di bidang kesehatan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Sementara di sektor lingkungan, evaluasi izin pemanfaatan dan alih fungsi kawasan hutan turut menjadi sorotan utama.
Khusus terkait agenda keagamaan, Puan mengingatkan pentingnya perhatian serius terhadap persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 H/2026 agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan optimal.
Sebagai bentuk langkah konkret, Puan mengungkapkan DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“(Pembentukan Satgas) untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” pungkasnya.
