Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan demokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan hak masyarakat untuk memilih dan dipilih. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” ucap Puan dalam pidato kebangsaannya pada Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Puan, pengakuan terhadap kedaulatan rakyat belum otomatis menjamin terwujudnya kehidupan demokratis yang berkeadilan. Ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi masih menjadi persoalan yang dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya secara bermakna.
Ia juga mengingatkan bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi berpotensi berkembang menjadi kekuatan politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat demokrasi agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain ketimpangan ekonomi, Puan menyoroti tantangan demokrasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kemajuan teknologi informasi tidak serta-merta menjamin kehidupan masyarakat menjadi lebih demokratis.
Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, antara lain penguasaan data, algoritma, platform digital, kecerdasan buatan, hingga infrastruktur teknologi. Puan mempertanyakan siapa yang menguasai teknologi tersebut, siapa yang memperoleh manfaat ekonominya, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap keputusan algoritma yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat.
Puan menilai, tantangan terbesar demokrasi bukan hanya memastikan kekuasaan berasal dari rakyat. Hal yang tidak kalah penting adalah menjamin rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri sekaligus menikmati hasil pembangunan.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kerja sama untuk memastikan demokrasi politik berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan.
“Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan, yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” katanya.
Melalui pandangan tersebut, Puan menekankan pentingnya demokrasi yang tidak hanya memberikan ruang partisipasi politik, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak berhenti pada proses politik, melainkan terwujud dalam kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.
