Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Putra Nababan mendesak Kementerian Pariwisata untuk segera memperjuangkan aspirasi program bebas visa untuk wisatawan asing dari negara-negara yang memiliki minat besar berwisata di tanah air.
Hal ini disampaikan Putra Nababan seusai mendengarkan aspirasi pengelola Taman Safari Indonesia berasama delegasi Komisi VII DPR RI yang disampingi Kementerian dan pemerintah kabupaten Bogor hari Senin (13/4).
Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi
“Di tengah sulitnya pemerintah mendapatkan sumber pemasukan baru, kementerian Pariwisata harus bisa menghadirkan terobosan di antaranya memberikan kemudahan bagi turis asing dari negara yang punya minat tinggi ke Indonesia” ujar Putra yang bertindak sebagai ketua tim kunjungan spesifik komisi VII DPR RI ini.
Menurutnya, ada dua katagori turis yang cukup berminat dengan program bebas visa. Pertama katagori turis yang sensitif terhadap biaya visa dan kepraktisan administrasinya. Kedua turis yang secara ekonomi mampu membayar visa tapi senang jika mendapatkan fasilitas bebas visa sehingga tidak perlu antri atau mengisi formulir.
“Turis India dan Tiongkok yang masuk katagori pertama itu akan senang jika ada program bebas visa. Sementara para turis Jepang, Australia, Korea, Eropa dan Amerika masuk katagori dua yang merasa tidak ribet masuk ke tanah air,” papar mantan wartawan ini.
Dalam pertemuan dengan Komisi VII, Dirut PT Taman Safari Indonesia Aswin Sumampow mengusulkan kebijakan visa yang progresif agar negara pengirim wisatawan berkualitas tinggi mendapatkan kemudahan.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Menurut Putra, di tengah pengeluaran pemerintah yang tidak berkurang dan pemasukan negara yang tidak bertambah, terobosan harus diciptakan. Karena bisa jadi pemasukan sektor pariwisata akan jauh lebih besar dibanding dari pembayaran visa semata.
“Katanya Indonesia adalah tempat teraman untuk berwisata di tengah ancaman konflik dunia yang sedang berlangsung. Sementara kebutuhan untuk liburan dari wisatawan asing masih cukup tinggi. Untuk itu saatnya kementerian pariwisata menciptakan terobosan,” ujar Putra.
