Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, mengkritik capaian kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang menampilkan data data ilusi indikator makro yang tampaknya bertumbuh secara triwulanan namun saat dilakukan dilakukan stress test terhadap target tahunan, realisasi pariwisata hingga berada di bawah batas proporsional ideal (25-30%).
Rendahnya pergerakan wisnus (baru 35% dari target) mengonfirmasi adanya pelemahan daya beli domestik atau kegagalan strategi diversifikasi destinasi non-premium yang tidak menyentuh masyarakat bawah.
Putra juga menyoroti anomali tingginya angka investasi pariwisata yang mencapai Rp25,34 Triliun (tumbuh +76,67%), namun tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja yang justru stagnan. "Ini membuktikan bahwa investasi pariwisata kita saat ini bersifat padat modal (capital-intensive) dan terkonsentrasi pada korporasi besar. Kebijakan ini tidak bersifat padat karya (labor-intensive) yang mampu menyentuh dan menghidupi rakyat kecil," tegas Putra memberikan pembelaan nyata bagi masyarakat akar rumput saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata, di Jakarta Rabu (3/6).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Di sisi lain, Putra menilai Kemenpar terlalu rapuh dan terjebak dalam market dependency trap pada rute penerbangan jarak jauh (long-haul). Akibatnya, begitu krisis geopolitik menghantam wilayah udara Timur Tengah, pariwisata lokal langsung limbung dengan pembatalan 1.444 penerbangan yang mengeliminasi potensi 160.052 wisman. Respons Kemenpar yang hanya bersifat reaktif-substitutif dengan mengalihkan pasar ke regional (short-haul) dinilai tidak menyelesaikan akar masalah ketergantungan pasar
"Kenaikan pengeluaran per kunjungan (ASPA) sebesar +5,36% bukanlah indikator peningkatan kualitas belanja turis, melainkan dampak nyata dari inflasi biaya perjalanan (travel cost inflation) akibat beban fuel surcharge. Kenaikan harga avtur ini bahkan memukul sektor penerbangan charter, seperti rute Jakarta-Kunming pp yang melonjak hingga USD 25.000 atau setara Rp446 juta," katanya.
Dampaknya, para pengusaha travel lokal dipaksa "nombok" karena konsumen telah memesan dengan harga lama sejak beberapa bulan sebelumnya.Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan dampak ekonomi yang menetes ke bawah (trickle-down effect) bagi rakyat kecil. Kebijakan konektivitas udara baru (total 368.275 seats) sangat bias poros utama karena menumpuk di gerbang masuk yang mapan seperti Denpasar, Jakarta, dan Kualanamu, sehingga memicu ketimpangan spasial.
Akibat mahalnya tiket domestik, wisman enggan transit ke daerah pelosok dan lebih memilih berdiam di kota besar, membuat perputaran uang hanya dinikmati oleh hotel jaringan internasional dan mal.Putra juga membongkar pertumbuhan semu sektor akomodasi dan kuliner yang melejit 13,14%. Pertumbuhan ini bersifat eksklusif karena hanya dinikmati oleh sektor formal yang mendapat insentif fiskal, sementara sektor informal seperti warung rakyat dan homestay swadaya justru termarjinalkan oleh inflasi bahan baku pangan dan energi.
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
"Rakyat kecil dipaksa menjadi penonton di tengah akumulasi kapital korporasi besar.Kritik tajam turut diarahkan pada disfungsi desentralisasi fiskal Kemenpar, di mana realisasi anggaran per Mei 2026 baru menyentuh 34,26%," katanya.
Putra juga menyoroti lambatnya pencairan keuangan Deputi Pemasaran (baru 15,86%) yang membuat vendor dan pelaku kreatif kecil harus menanggung beban modal proyek terlebih dahulu. Ironisnya lagi, dana stimulus daerah pada tugas pembantuan untuk 38 provinsi macet total di angka 0,44% karena kerumitan Petunjuk Teknis (Juknis), sehingga hak anggaran ekonomi kerakyatan bagi UMKM di daerah tertahan secara administratif. Keberpihakan pada rakyat kecil kembali dipertanyakan saat Kemenpar berencana melakukan delisting massal terhadap 1.600+ akomodasi alternatif di platform OTA yang belum berizin OSS. Ancaman penghapusan massal di tengah musim liburan adalah tindakan penertiban yang tidak berwajah kemanusiaan dan merampas hak hidup masyarakat lokal yang gagap terhadap kerumitan birokrasi digital.
Terakhir, Putra menyoroti alokasi fantastis Poltekpar sebesar Rp511,36 miliar yang menjadikannya instrumen belanja negara terbesar di sektor pariwisata. Namun, investasi setengah triliun rupiah untuk mengelola 11.798 mahasiswa aktif ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang Return on Investment (ROI) sosial secara makro. Jika negara membelanjakan porsi fiskal sebesar ini untuk institusi vokasi, maka output-nya harus mampu mendisrupsi ketimpangan ekonomi kerakyatan, bukan sekadar memberikan subsidi "biaya pelatihan SDM" secara cuma-cuma bagi korporasi perhotelan multinasional yang beroperasi di Indonesia.
