Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa rangkaian kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari agenda kenegaraan resmi. Oleh karena itu, pemerintah wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan dan terbuka kepada publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).
Hal ini guna merespons kritik tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang menyoroti tingginya frekuensi kunjungan internasional sang kepala negara serta penggunaan anggaran negara di dalamnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menurut Andreas, karena statusnya merupakan kunjungan resmi, pembiayaannya memang mutlak menjadi tanggung jawab negara.
Namun, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai substansi persoalannya bukan terletak pada besar atau kecilnya anggaran, melainkan pada hasil konkret (output) diplomasi tersebut bagi kepentingan nasional.
"Saya kira itu kan kunjungan kenegaraan, bukan kunjungan pribadi. Kunjungan kenegaraan memang patut dibiayai oleh negara. Tetapi yang paling penting adalah apa hasil dari kunjungan-kunjungan tersebut. Nah, inilah yang harus menjadi akuntabilitas publik dari kinerja politik luar negeri kita," ujar Andreas.
Andreas juga menyoroti pernyataan pihak pemerintah sebelumnya, yang menyebut kelebihan biaya operasional perjalanan bisa ditanggung secara pribadi oleh Presiden. Menurutnya, argumentasi tersebut keliru dan tidak tepat diontontkan dalam konteks hukum tata negara.
"Kalau memberikan jawaban bahwa jika biayanya lebih maka bisa ditanggung (pribadi), saya kira itu bukan jawaban yang pas. Ini bukan soal kunjungan pribadi, ini kunjungan kenegaraan. Perlu ada penjelasan akuntabilitas publik karena masyarakat mempertanyakannya," tegas politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.
Baca: Kisah Keluarga Ganjar Pranowo Jadi Inspiratif Banyak Pihak
Di sisi lain, Andreas menilai kritik yang dilayangkan oleh Dino Patti Djalal sangat berdasar dan memiliki kapasitas kuat. Mengingat latar belakang Dino sebagai diplomat senior, kritik tersebut mewakili kegelisahan publik yang butuh kejelasan.
Lebih jauh, Andreas menyentil polemik kunjungan internasional Presiden baru-baru ini ke Prancis yang sempat memicu tanda tanya besar. Komunikasi publik pemerintah dikritik karena memberikan penjelasan yang dinilai berubah-ubah dan tidak substansial.
"Terutama kunjungan yang terakhir itu menjadi banyak pertanyaan. Pergi beberapa kali ke satu negara, dan setelah sampai di sana baru kemudian ada penjelasan. Penjelasan itu pun sangat kabur. Masa pergi ke Prancis (agenda kenegaraan) penjelasannya hanya untuk salat Iduladha? Kan bukan begitu jawabannya," pungkas Andreas.
